RADAR TANGSEL RATAS – Nilai tukar Rupiah ditutup mendekati Rp 15.000 per dolar AS. Mata uang kebanggaan Indonesia anjlok 22 poin menjadi Rp 14.993 atas Dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa (5/7) sore.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, hingga saat ini Rupiah masih dibayangi sentimen negatif.
“Investor memang mencermati risiko kenaikan Fed rate terhadap Indonesia sehingga melakukan penjualan aset berisiko tinggi. Data inflasi Juni yang cukup tinggi sejak 2017 menjadi kekhawatiran risiko stagflasi,” kata Bhima seperti yang dikutip Suara.com (5/7)
Apalagi kata Bhima, Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga acuannya yang mengakibatkan risk-nya naik di market. “Kondisi likuiditas di dalam negeri bisa mengetat apabila pelemahan kurs terus terjadi. Karena pelemahan kurs menunjukkan adanya tekanan arus modal asing yang keluar,” ujarnya.
Bhima menambahkan, Cadev akan makin tertekan di saat arus modal keluar tinggi sekaligus kinerja ekspor komoditas mulai terkoreksi.
Selain itu, kata dia, salah satu alasan melemahnya Rupiah adalah karena BI masih menahan suku bunga. Ditahannya suku bunga acuan membuat spread imbal hasil US Treasury dengan surat utang SBN semakin menyempit. “Idealnya suku bunga sudah naik 50 basis poin sejak Fed lakukan kenaikan secara agresif,” tuturnya.
Sehingga kata Bhima, Rupiah secara psikologis berisiko melemah ke Rp 15.500-Rp 16.000 dalam waktu dekat. Tekanan akan terus berlanjut dan tergantung dari respon kebijakan moneter.
Bhima juga melihat melemahnya kurs Rupiah dikhawatirkan memicu imported inflation atau kenaikan biaya impor, terutama pangan. “Sejauh ini, imported inflation belum dirasakan karena produsen masih menahan harga ditingkat konsumen. Tapi ketika beban biaya impor sudah naik signifikan akibat selisih kurs maka imbasnya ke konsumen juga,” paparnya.
Selain itu, Bhima menambahkan, melemahnya nilai Rupiah juga mengakibatkan beban utang luar negeri sektor swasta meningkat, karena pendapatan sebagian besar diperoleh dalam bentuk Rupiah sementara bunga dan cicilan pokok berbentuk valas.
“Situasi currency missmatch akan mendorong swasta lakukan berbagai cara salah satunya efisiensi operasional. Tidak semua perusahaan swasta yang memiliki ULN lakukan hedging,” tutur Bhima.
Untuk itu, Bhima meminta BI menaikkan 25-50 bps suku bunga untuk menahan aliran modal yang keluar. Tapi masalahnya, menaikkan suku bunga acuan akan berimbas kepada pelaku usaha korporasi, UMKM maupun konsumen. “Cicilan KPR dan kendaraan bermotor bisa lebih mahal,” pungkasnya. (BD)
