Imbas IKN Nusantara, Daya Tampung Sekolah di Balikpapan Tak Sebanding Jumlah Pendatang

Ibu kota negara (IKN) diputuskan untuk pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Ditargetkan, tahun 2024 nanti Presiden dan Wapres RI sudah berkantor di IKN yang baru. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berimbas terhadap ketersediaan sarana dan fasilitas sekolah, khususnya di Kota Balikpapan yang disebut sebagai pintu gerbang IKN.

“Keberadaan IKN juga berdampak bagi para pendatang yang membawa anak-anak usia sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Purnomo, seperti yang dilansir Inibalikpapan.com (28/7).

Purnomo mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendidik yang memadai sudah harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari dan harus disesuaikan dengan arus pertumbuhan penduduk setelah IKN benar-benar sudah jadi.

“Kita harus mempersiapkan, kalau kita komparasi dengan jumlah pendatang dan daya tampung sekolah kita tidak sebanding,” ungkapnya.

Purnomo juga menjelaskan, jika mengacu pada rencana strategis Kota Balikpapan 2021-2026, memang ada penambahan sekolah. Tapi, jumlahnya masih belum memadai jika arus pendatang terus meningkat.

Karena itu, ia menuturkan, penambahan sekolah bakal dilakukan, yakni pembangunan unit sekolah terpadu seperti SD-SMP di kompleks Regency serta Graha Indah, termasuk pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Balikpapan Barat.

BACA JUGA :  Viral! Warteg yang Lolos dari Kobaran Api di Simprug Jadi Sasaran Vandalisme, Bentuk Sindiran Warga

“Penambahan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, gedung rehabilitasi, pengadaan meubel sekolah untuk masing-masing di satuan pendidikan,” tutur Purnomo.

Ia melanjutkan, akan ada juga pembekalan dan pendampingan bagi tenaga pendidik ataupun profesi guru dengan bekerjasama dengan instansi lain, termasuk memberikan penghargaan bagi yang berprestasi. “Penghargaan bagi yang berprestasi, akan kita kirim berjenjang dari tingkat kota, provinsi, dan nasional,” ujarnya.

Kemudian, katanya lagi, akan ada pemberian tambahan penghasilan bagi guru yang mengantongi sertifikasi. Sementara guru yang tidak memiliki sertifikasi akan mendapatkan tambahan penghasilan.

“Sertifikasi dan tambahan penghasilan, guru-guru yang sudah bersertifikasi itu mendapatkan reward penghasilan, yang belum bersertifikasi mendapatkan tambahan penghasilan,” tandasnya. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini