RADAR TANGSEL RATAS – Makin panasnya konflik Taiwan dengan Republik Rakyat China setelah lawatan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi negara pulau yang tengah disengketakan itu, mendorong DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) mewaspadai situasi di Taiwan.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan ada 300 ribu warga Indonesia menetap di Taiwan. Menurutnya, keselamatan ratusan ribu WNI itu adalah konsentrasi utama Kemenlu maupun KDEI di Taiwan.
“Situasi di Taiwan bisa berubah sangat cepat. Tergantung respons Taiwan dan AS serta situasi dalam negeri RRC. Kepentingan nasional kita adalah keamanan dan keselamatan WNI,” kata Meutya, Sabtu (6/8).
Menurut Meutya, Kemenlu perlu sejak dini menyiapkan pola komunikasi yang paling efektif dengan semua WNI di Taiwan. “Agar dengan satu langkah, perwakilan RI di Taiwan bisa mengumpulkan semua WNI dalam persiapan evakuasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, politisi perempuan dari Partai Golkar itu juga mengingatkan pemerintah soal pentingnya persiapan evakuasi. Menurutnya, hal itu bukanlah hal yang mudah dilakukan.
Bukan itu saja, Meutya juga menyinggung soal transportasi untuk mengangkut semua WNI. Ia meminta Kemenlu sejak dini bekerja sama dengan maskapai penerbangan serta TNI agar proses evakuasi nantinya berjalan aman dan lancar.
“Angka 300 ribu itu jumlah yang banyak. Karena itu semua persiapan perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kepanikan pada waktu evakuasi,” tutur Meutya.
Menurut para analis, semakin panasnya situasi di Taiwan baru-baru ini dipicu oleh aksi China yang pada hari Sabtu (6/8) melanjutkan beberapa latihan militer terbesarnya di sekitar Taiwan. Latihan tersebut, kata para analis, bertujuan untuk mempraktekkan blokade dan invasi akhir ke Taiwan.
“Beberapa kelompok pesawat dan kapal Komunis melakukan kegiatan di sekitar Selat Taiwan. Beberapa di antaranya melintasi garis median,” ungkap Kementerian Pertahanan Taiwan, seperti yang dikutip AFP (6/8). Pernyataan itu merujuk pada garis demarkasi yang membentang di Selat Taiwan yang tidak diakui Beijing.
Sebelumnya, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dilaporkan telah mengerahkan satu gugus tempur lengkap kapal induknya, serta melibatkan kapal selam bertenaga nuklir dalam latihan di perairan sekitar Taiwan. (BD)
