Krisis BBM Bersubsidi, Muncul Usulan Agar Truk dan Angkutan Barang Gunakan BBG

10
145
Ada usulan agar pelaku usaha transportasi seperti truk dan angkutan barang mulai menggunakan BBG, sehingga ketergantungan terhadap BBM bisa berkurang. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Angka penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat kian meningkat. Semakin tinggi angka konsumsi BBM bersubsidi, maka anggaran negara yang tersedot juga semakin besar.

Dian Kuncoro, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid & Compress Natural Gas Indonesia (APLCNGI) mengatakan, sektor logistik nasional masih sangat bergantung pada angkutan darat yang mayoritas mengkonsumsi BBM.

Oleh karena itu, ketika harga BBM mengalami gejolak, kekhawatiran lonjakan harga-harga pada barang konsumsi dan barang produksi langsung terjadi. Imbasnya adalah kemungkinan terjadinya kenaikan inflasi yang membuat tekanan terhadap perekonomian semakin tinggi.

Dian mengaku sudah berulangkali mengusulkan agar angkutan darat dapat bermigrasi ke BBG, sehingga ketergantungan terhadap BBM berkurang.

“Dengan semakin bertambahkan infrastruktur pengisian BBG, seharusnya pelaku usaha transportasi seperti truk dan angkutan barang lainnya mulai menggunakan BBG. Ini energi yang lebih bersih, secara harga sangat bersaing dan pasokannya selalu tersedia serta tidak perlu impor,” tutur Dian di Jakarta, Kamis (11/8).

Menurut Dian, dengan populasi masyarakat yang masih tersentralisasi di Pulau Jawa, penggunaan transportasi darat dalam bisnis jasa logistik masih akan dominan di masa depan. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah juga ikut mendorong penggunaan BBG bagi efisiensi di sektor logistik.

BACA JUGA :  Harga Minyak Dunia Melambung, Harga Pertamax Bakal Kembali Naik?

Beberapa inisiatif bisa dilakukan, di antaranya adalah mempercepat aktivasi dan pembangunan SPBG secara masif di jalur kendaraan pengangkut logistik. Selain itu, pemberian insentif bagi sektor angkutan barang yang menggunakan BBG sebagai pengganti BBM.

Juga, dengan terhubungnya jalan tol trans Jawa, kata Dian, seharusnya hal itu memudahkan para pengusaha angkutan barang untuk mulai bermigrasi menggunakan BBG.

Menurut Dian, kendaraan besar seperti truk pengangkut kontainer bisa memulainya dengan menggunakan dual fuel, yaitu solar dan CNG. Tapi, bisa juga kendaraan besar tadi memanfaatkan penggunaan LNG yang berkapasitas lebih besar.

Berkaca pada data penggunaan dual fuel BBM – BBG pada kendaraan truk dan kendaraan penumpang seperti yang sudah ada, kata Dian, terbukti hal itu bisa menghemat biaya sampai 30 persen.

“Jika penghematan ini bisa dinikmati oleh angkutan logistik dan kendaraan penumpang lainnya, tentu akan sangat menguntungkan perekonomian. Dengan harga BBM yang tinggi dan beban pemerintah saat ini, kita butuh action segera,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, moda transportasi jalan berkontribusi terhadap PDB subsektor transportasi sebesar 69,38 persen, moda transportasi laut 8,71 persen, dan moda transportasi rel 1,38 persen.

BACA JUGA :  Waduh! SETARA Sebut Kota Cilegon Adalah Kota Paling Intoleran, Peringkat Terbawah

“Ada jutaan truk pengangkut barang yang beroperasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jika truk-truk itu bisa beralih ke BBG, tentu penghematan biaya energinya akan sangat besar. Apalagi ketersediaan gas bumi di dalam negeri masih sangat besar dibandingkan BBM yang harus diimpor,” papar Dian.

Lebih lanjut Dian mengatakan, di tengah berkembangnya kendaraan listrik, pemerintah sebaiknya juga tetap memperhatikan berkembangnya moda trasportasi berbasis BBG. Misalnya, mendorong industri otomotif agar memproduksi kendaraan transportasi umum dan logistik menggunakan BBG.

“Dengan memperbanyak produksi kendaraan berbasis BBG, tentunya ekosistemnya akan tercipta dan hal itu juga akan mengurangi konsumsi BBM yang pasokannya tergantung impor. Hal ini akan sangat membantu penghematan dan beban APBN,” ungkap Dian.

Pemerintah bisa mendorong industri otomotif untuk memproduksi kendaraan BBG sebesar 20 persen setiap tahunnya, terutama kendaraan penumpang pribadi, public transport (angkot), dan logistik. Sebab, Dian melihat saat ini tingginya harga bahan bakar minyak menyebabkan naiknya jasa logistik dan distribusi.

Selain itu, dengan adanya pertumbuhan jumlah unit kendaraan BBG, hal itu juga berdampak pada tumbuhnya bengkel after sales service.

BACA JUGA :  Mulai 17 Juli 2022, Pemerintah Sediakan Empat Lokasi Layanan Antigen di Stasiun

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyatakan bahwa penggunaan BBG sangat tepat bagi kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur BBG di jalan-jalan yang menjadi lalu lintas moda transportasi tersebut.

“Mengingat truk-truk dan bus biasanya melalui jalur atau rute yang rutin, untuk menjamin ketersediaan pasokan BBG, Pemerintah berencana akan membangun SPBG di jalur-jalur yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan tersebut,” ungkap Tetuka. (BD)

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini