LPSK Sarankan Kapolri hingga Irwasum Periksa Polisi Yang Memproses Laporan Terkait Brigadir J

0
40

RADARTANGSEL RATAS – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merekomendasikan pada Korps Bhayangkara untuk memeriksa aparat kepolisian yang memproses laporan terkait dugaan pidana Brigadir J.

Rekomendasi itu ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto.

“Irwasum periksa dugaan tidak profesional obstruction of justice. Kapolri tentukan langkah-langkah jntuk menjamin hal serupa tidak terjadi,” kata Susilaningtias saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2022).

Susi menduga ada dua laporan yang diduga untuk menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice kematian Brigadir J. Adapun dua laporan tersebut yakni dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati dan laporan percobaan pembunuhan Irjen Pol Ferdy Sambo.

Perihal laporan Irjen Ferdy Sambo terkait percobaan pembunuhan, LPSK menyarankan Irwasum Polri untuk menelaah kembali.

“Laporan polisi nomor LP/368/A/VII/2022/PKT/Polres Metro Jaksel tertanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian Almarhum Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat sesaat setelah peristiwa,” tuturnya.

BACA JUGA :  Pengacara Keluarga Brigadir J Sebut Polisi Terpecah 2 Kubu

Sebelumnya, LPSK telah menolak permohonan perlindungan istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Penolakan itu didasari atas hasil penelaahan yang dilakukan terhadap Putri.

“LPSK memutuskan menolak penelahaan terhadap P karena tidak bisa diberikan perlindungan,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2022).

Hasto menerangkan penolakan perlindungan itu akibat kasus dugaan pelecehan seksual telah dihentikan oleh kepolisian.

Di samping itu, Hasto merasa ada kejanggalan dari permohonan perlindungan untuk Putri. Setidaknya, kejanggalan itu terlihat LPSK dari dua permohonan perlindungan itu.

“Sejak awal ada kejanggalan dalam permohonan ini. Pertama, ada dua permohonan lain yg diajukan P tanggal 8 juli 2022 dan didasarkan permohonan dari LP yg diajukan Polres Jaksel tanggal 9 juli. Dua laporan ini beda tanggal, tetapi nomor sama,” terang Hasto.(abd)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini