RADAR TANGSEL RATAS – Selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi kepala negara, belum pernah Panglima TNI diisi dari matra Angkatan Laut alias AL. Tapi baru-baru ini berembus kabar bahwa Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono berpeluang menjadi Panglima TNI pengganti Andika Perkasa.
Maklum, Andika Perkasa segera memasuki pensiun pada Desember 2022 mendatang. Dengan demikian, TNI akan segera mendapatkan sosok panglima baru yang memegang kendali atas tiga matra tempur, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai saat ini perlu ada pergiliran matra dari AL yang memang belum mendapatkan kesempatan di era Presiden Jokowi. Yudo Margono juga sempat menjadi calon kuat sebelumnya.
“Saya kira dari AL baik juga. Karena biar ada semacam pergiliran karena kemarin juga kan menjadi kandidat yang kuat ya. Kemudian dipilih Pak Andika, itu saya kira juga pilihan yang tepat,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti yang dirilis Liputan6.com (13/9).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, dengan memilih Yudo Margono, hal itu juga akan memperkuat TNI serta memperkuat angkatan laut.
“Kalau sekarang dari AL, saya kira kira bukan hal yang salah. Itu bisa memperkuat matra yang berbeda dengan yang sekarang, maksud saya memperkuat matra laut. Terutama, tadi dilihat visi ke depan memperkuat armada laut, ancaman di Laut China Selatan dan sebagainya,” papar Fadli.
Hanya saja, kata Fadli, semua tergantung bagaimana sikap Presiden Jokowi. Kewenangan memilih Panglima TNI sepenuhnya ada di tangan Jokowi.
“Itu tergantung dari presiden untuk menilai. Bisa saja keperluan untuk digilirkan, bisa saja kebutuhan agak berbeda. Saya kira judgement-nya di presiden untuk menilai kebutuhan itu,” kata Fadli.
Politikus Gerindra ini mendorong surat presiden diserahkan lebih awal atau sebelum DPR memasuki masa reses pada Oktober mendatang. Apalagi masa jabatan Andika akan selesai pada Desember 2022 mendatang.
“Ya bisa jadi kalo presiden sudah punya keputusan lebih baik, sehingga proses nanti untuk fit and proper test-nya lebih mudah dirancang tidak dadakan,” ujar Fadli.
Sementara menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, pada periode berikutnya kemungkinan besar Jokowi bakal memilih Panglima TNI berdasarkan Matra Angkatan Laut. “Ya kan bisa nanti periode berikutnya (Panglima TNI dari Matra AL-red),” tutur Pratino di Gedung DPR, 3 November 2021 silam.
Pratikno menjelaskan, syarat Panglima TNI harus dari Kepala Staf, saat ini ada dua matra yang berpeluang, yakni AD dan AL. Nah kala itu Presiden Jokowi lebih memilih matra AD menjadi calon Panglima TNI lewat KSAD Jenderal Andika Perkasa.
“Kepala Staf yang sekarang ini kan TNI AU sudah panglima, jadi pilihannya AD dan AL. Nah Pak Presiden sudah memilih AD,” katanya.
Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki pensiun sebagai prajurit pada Desember 2022. Sesuai tanggal lahir, 21 Desember 1964, jenderal berbintang empat itu akan memasuki usia 58 tahun. Dengan demikian, maka masa jabatannya sebagai Panglima TNI juga akan berakhir.
Siapa pengganti Andika, sesuai aturan, calon Panglima TNI yang akan diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk diuji adalah perwira tinggi yang pernah menduduki kepala staf angkatan dan belum memasuki masa pensiun.
Dengan ketentuan itu, maka yang berpeluang dipilih oleh Presiden Joko Widodo saat ini adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetya.
Untuk melihat peluang ketiga perwira tinggi itu, ada sejumlah parameter yang bisa dijadikan patokan, yakni usia para kandidat dan sistem bergilir antarangkatan.
Dari sisi umur, ketiganya memiliki peluang yang sama, karena hingga Desember 2022 masih memiliki waktu aktif antara satu hingga dua tahun.
Jenderal Dudung lahir pada 19 November 1965 atau berusia 57 tahun. Laksamana Yudo lahir 26 November 1965 atau berusia 57 tahun. Sedangkan Marsekal Fadjar lahir 9 April 1966 atau berusia 56 tahun.
Menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, sepanjang masa kepemimpinan Presiden Jokowi belum pernah ada Panglima TNI dari kesatuan atau matra Angkatan Laut (AL).
“Meskipun tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra, tapi itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan,” tutur Fahmi, seperti yang dirilis Merdeka.com, Selasa (6/9).
Fahmi berharap pemilihan Panglima TNI tidak menimbulkan konflik terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional.
“TNI AL tidak boleh diperlakukan ibarat anak tiri. Padahal bangsa ini mestinya bisa lebih berdaulat di laut dan menjadi bangsa Maritim yang besar,” ujarnya.
“Atau memang jangan-jangan ada kekhawatiran kita bakal menjadi lebih kuat di laut? Kalau iya, itu adalah agenda proksi. Semoga elite politik kita dan jajaran TNI tidak menjadi agen dan aktornya,” katanya melanjutkan.
Fahmi juga melihat KSAL perlu ambil bagian untuk mengembalikan ingatan sejarah bahwa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan maritim. Apalagi Presiden juga punya cita-cita membangun poros maritim. (BD)
