RADAR TANGSEL RATAS – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP menanggapi serius pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan harus “turun gunung” karena Pemilu 2024 mendatang terindikasi tidak adil.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru menyindir balik SBY. Kata dia, catatan pemilu terburuk justru berada di era SBY. Sehingga dia menegaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mungkin melakukan tindakan curang.
“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan,” ungkap Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9).
Selain itu, kata Hasto, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. “Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk,” tuturnya.
Hasto juga menegaskan bahwa pihaknya mempersilakan SBY untuk turun gunung, sama-sama bertarung di Pemilu 2024. Tapi Hasto memperingatkan ke SBY untuk berhati-hati jika menganggu Presiden Jokowi.
“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” tandas Hasto.
Hasto yakin, apa yang disampaikan oleh pihak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan pemilu mudah sekali dipatahkan.
“Jadi biar para pakar pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di zaman pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” ujarnya.
Menurut Hasto, sebagai seorang ayah, wajar jika SBY ingin yang terbaik buat sang putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres, kata Hasto, jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu.
“Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” tutur Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyebut SBY yang pernah menjadi Presiden RI ketujuh menggunakan dana hasil kenaikan bahan bakar minyak alias BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat yang bersamaan, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY.
Hasto juga berendapat bahwa rezim SBY-lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata Hasto, terjadi zaman Pak SBY.
“Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” papar Hasto.
Bahkan, Hasto Kristiyanto mengaku bisa menunjukkan berbagai skema dan bukti-bukti kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi.
Sebelumnya, beredar sebuah video pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap untuk “turun gunung” di Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY tersebut beredar dalam sebuah TikTok @pdemokrat.sumut.
Alasan SBY bakal turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda Pemilu 2024 mendatang tidak akan jujur dan tidak adil.
Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa Pemilu 2024 akan diatur hanya ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di Pemilu 2024 ini.
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikendaki oleh mereka,” kata SBY, seperti yang dirilis Liputan6.com (17/9).
SBY menegaskan, ada dugaan bahwa ketidakjujuran Pemilu 2024 tersebut bertujuan agar Partai Demokrat bersama dengan koalisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2024. (BD)
