Marak Penambangan Ilegal di Bungo, ARKPH Ngadu ke Dirjen Minerba

0
30

RADARTANGSEL RATAS – Sejumlah perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Bungo melalui organisasi Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARKPH) mendatangi Kantor Dirjen Minerba di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin  (3/10/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah keluhan, aspirasi dan tuntutan persoalan di wilayah mereka, di antaranya mengenai dugaan penambangan ilegal oleh Perusahaan PT. KBPC.

Sebelumnya, rabu (28/9) Puluhan masyarakat Bungo (ARPKH) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri menuntut Aparat penegak hukum segera menindak para pelaku penambang ilegal  di Kabupaten Bungo.

Kemudian, soal dugaan adanya penambangan ilegal, perizinan tambang dan berbagai persoalan terkait dampak buruk lingkungan yang dirasakan masyarakat kabupaten Bungo, sebenarnya sudah lama warga setempat berupaya melaporkan kepada APH wilayah setempat, namun tidak ada kejelasan yang pasti.

Marwan selaku perwakilan Masyarakat Bungo mengatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus meminta pihak Dirjen Minerba untuk segera menindak para pelaku tambang ilegal.

“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu. Kali ini saya dan rekan-rekan sekaligus mewakilkan warga Bungo datang kesini ingin menyampaikan berbagai macam permasalahan dan persoalan yang ada di wilayah kami, khususnya Penambangan ilegal yang diduga dilakukan PT KBPC.” Kata Marwan

BACA JUGA :  Demi Sukseskan KTT ASEAN, PLN Operasikan Pusat Kontrol Listrik

Masih kata Marwan, Setahu kami, sejak 2014 izin tambang NTC yang digunakan KBPC itu sudah dicabut di rantau pandan, dan sekitar tahun 2021 sebanyak 6 alat itu disegel pihak kepolisian Polda Jambi karena telah terbukti adanya indikasi dugaan penambangan ilegal, ini bukti pemberitaan di berbagai media (sambil menunjukan beberapa file kertas). Namun hingga saat ini KBPC masih tetap melakukan aktivitas penambangan, bagaimana itu bisa terjadi?

“Yang anehnya tahun lalu kami masyarakat mencoba melakukan aksi demo dengan menutup jalan tambang mereka, mereka tidak terima hingga terjadi bentrokan antara kami dan pekerja tambang. Banyak korban luka dari masyarakat kami, lalu Kita buat laporan polisi di polres Bungo hanya 1 orang dijadikan tersangka pekerjaannya dan divonis hanya beberapa bulan saja, sedangkan warga kami dilaporkan oleh pihak mereka soal kerusakan truk milik perusahaan. Dihukum 1 tahu 6 bulan penjara.”

Marwa menyebut adanya indikasi dugaan keterlibatan oknum penegak hukum sehingga pihak Perusahaan selalu menang melawan rakyat.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seolah jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan,” Imbuhnya.

BACA JUGA :  Waduh! Ribuan Ikan Mati di Sungai Cileungsi Bogor, Diduga Akibat Limbah B3

Menanggapi hal ini Pihak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Dirjen Minerba, Lana Saria.

“Pertama tama kami ucapkan terima kasih atas laporan dan aspirasi yang disampaikan rekan rekan, kami sangat mengapresiasi sekali,” katanya.

“Terkait mengenai Izin Tambang yang dipakai KBPC memang betul kami melalui Pihak BKBN telah mecabut izin tambang tersebut di 10 Januari 2022. Oleh karena itu mengenai adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan KBPC seluruhnya adalah kegiatan illegal,” ucap Lana. lagi

Dimana kegiatan illegal ini ialah menjadi kewenangan pihak aparat hukum wilayah, yaitu pihak kepolisian untuk menindaklanjuti proses pidananya, namun dari kita juga tetap akan menjadi pihak bagian tersebut.

“Sebenarnya kami mempunyai bagian yang menangani penindakan dalam kegiatan aktivitas pertambangan baik legal atapun ilegal yaitu inspektur tambang. Kemudian dalam hal ini kami menerima laporan dari rekan-rekan terkait adanya Penambangan ilegal,” katanya.

“Silahkan dilaporkan kembali ke pihak berwajib nanti kami akan bantu segera untuk menindak lanjuti bersama pihak kepolisian, biasanya apabila sudah ada pelaporan, pihak kepolisian akan bersurat kepada kami untuk meminta melakukan pendampingan, itu yang selama ini sudah berjalan “ tandasnya lagi.

BACA JUGA :  Waduh, Hari ini Pelaku Wisata di Labuan Bajo Mogok

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini