Akibat Naiknya Harga BBM Subsidi, Buruh Menuntut Upah Minimum Naik 13 Persen Pada 2023

0
21
Partai Buruh dan KSPI mengajukan dua tuntutan, yakni kenaikan upah minimum 13% pada 2023, dan mendesak pemerintah serta pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih ancaman resesi global tahun 2023. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Kelompok buruh tetap bersikukuh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 13 persen di tahun 2023. Salah satu pertimbangannya adalah kenaikan harga BBM Subsidi yang mengerek harga bahan pokok lainnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menerangkan bahwa pertimbangan lainnya adalah besaran inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana buruh jadi salah satu yang paling terdampak.

Menurut Said, setidaknya ada tiga item kebutuhan yang kenaikannya sangat memukul buruh. Pertama, makanan dan minuman, kedua transportasi, dan ketiga adalah perumahan atau sewa kontrakan.

“Kami menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan PP 36,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Said juga menjelaskan bahwa hal yang menjadi dasar tuntutan kenaikan upah 13 persen adalah nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi, dengan inflansi diperkirakan 6,5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 4,9 persen.

“Maka jika ditotal didapat angka 11,4. Ditambah nilai produktivitas, maka sangat wajar jika kenaikan tahun 2023 adalah 13 persen,” papar Said.

BACA JUGA :  Airport Tax Naik, Harga Tiket Pesawat Juga Ikutan Naik

Dalam hal ini, Said meminta pemerintah dan pengusaha tidak bermain-main dengan diksi pandemi dan resesi global. Dia khawatir dengan kenaikan upah yang hanya berkisar 1-2 persen.

“Ancaman resesi belum begitu mengancam Indonesia. Ukurannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi masif positif,” tandas Said.

Lebih lanjut, mengenai resesi, Said meminta pemerintah tak perlu terlalu khawatir. Tapi, kata Said, ada 3 hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi.

Pertama, ketahanan pangan. Menurut Said, Indonesia adalah negeri gemah ripah loh jinawi. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia sangat potensial untuk ditingkatkan.

Kedua, ketahanan energi. Said melihat ketersediaan gas bisa dioptimalkan untuk digunakan di dalam negeri daripada menjual potensi produksi gas bumi ke luar negeri.

“Ketiga, pengendalian kurs mata uang. Kalau rupiah jatuh, sementara kita harus membeli bahan baku dalam bentuk Dolar dan menjual dengan Rupiah, maka kondisi ekonomi akan semakin berdarah-darah,” tutur Said.

Ia lalu menegaskan, jika tuntutan tidak didengar, buruh akan turun ke jalan besar-besaran pada tanggal 10 November di Istana dan serempak di berbagai provinsi.

BACA JUGA :  Dituding Telah Mengobok-obok Partai Buruh untuk Dukung Anies, Sudirman Said Angkat Suara

“Jika aksi ini pun tidak didengar, inflansi tidak terkendali, upah tidak naik, omnibus dipaksakan, ancaman PHK besar-besaran di depan mata, buruh akan melakukan mogok nasional pertengahan Desember,” ungkapnya. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini