Presiden Jokowi Minta UU Ibu Kota Negara Direvisi, Padahal Belum Satu Tahun Disahkan

Presiden Jokowi melalui Kemenkumham mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, meski baru disahkan pada 18 Januari 2022 silam. Revisi dilakukan untuk memperkuat posisi Badan Otorita IKN. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan kepada pemerintah untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Keinginan merevisi UU IKN itu kemudian disampaikan lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke DPR RI.

Dalam rapat di Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Yasonna menyampaikan usulan pemerintah tersebut. Pemerintah mengajukan tambahan rancangan undang-undang untuk masuk Prolegmas Prioritas 2023. Pertimbangannya, kata Yasonna, telah terjadi dinamika perkembangan dan arahan dari presiden.

Ada dua usul tambahan rancangan undang-undang, yaitu pertama, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“Arahan Presiden untuk dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk percepatan proses persiapan pembangunan, pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara,” tutur Yasonna di rapat Baleg, Rabu (23/11/2022), dikutip dari Suara.com.

Diketahui, UU IKN belum lama disahkan, yaitu pada 18 Januari 2022 dan resmi ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Februari 2022.

BACA JUGA :  Bos Perusahaan Pelayaran Kontainer Diduga Sekap Karyawan hingga Minta Tebusan Rp570 Juta

Yasonna menyampaikan materi perubahan dalam undang-undang tersebut utamanya untuk mengatur penguatan otorita ibu kota negara secara optimal.

Penguatan itu, kata Yasonna, melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan ibu kota negara yang dipisahkan. Pembiayaan, kemudahan berusaha fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan ibu kota negara.

“Rancangan undang-undang ini belum ada dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap rancangan undang-undang ini diusulkan untuk masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024, sekaligus diusulkan untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2023,” ujar Yasonna.

Sementara itu usulan kedua, yakni memasulan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik ke Prolegnas Prioritas 2023.

“Sesuai dengan arahan presiden dalam rapat terbatas 25 Agustus 2022, untuk segera menyiapkan rancangan undang-undang mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagai payung hukum, sebagai langkah percepatan program transformasi digital pengadaan barang dan jasa,” kata Yasonna. (BD)

BACA JUGA :  Gempar! 'Wanita Emas' Laporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke DKPP Atas Dugaan Pelecehan Seksual

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini