Pj Gubernur Heru Kembali Aktifkan Jabatan Deputi, PKS: Itu Mengandung Unsur Politis

RADAR TANGSEL RATAS – Setelah Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono kembali mengaktifkan jabatan Deputi Gubernur, ada beberapa politisi yang menilai hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh banyak. Salah satu politisi itu adalah Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli.

Menurut Taufik, PKS DPRD DKI Jakarta sebenarnya tak mempermasalahkan keputusan Heru mengaktifkan kembali jabatan Deputi Gubernur. Tapi ia menilai jabatan tersebut hanya sekadar “parkiran” bagi pejabat yang sudah tak ingin dioptimalkan oleh Kepala Daerah.

Taufik menjelaskan bahwa pada era Gubernur Anies Baswedan pun ada pejabat yang menjadi Deputi, tapi hasil kinerjanya tidak kelihatan. “Mohon maaf, mungkin jabatan parkir sajalah gitu ya,” ungkap Taufik, dikutip dari Suara.com (4/12/2022).

Taufik menilai Heru sebenarnya bertujuan baik dengan mengaktifkan kembali jabatan Deputi Gubernur agar bisa mrmbantunya dalam bekerja. “Karena itu kan untuk bantu dia [Heru]. Jadi cari yang visinya sama dengan beliau [Heru] gitu ya,” tuturnya.

Kendati demikian, Taufik menyebut tindakan Heru itu mengandung unsur politis. Sebab, pemilihan sosok Deputi biasanya selalu orang yang berada di pihaknya agar memuluskan segala kebijakan nantinya. Hal itu, kata Taufik, tergantung dari persepsi orang yang melihatnya, dan tergantung niat dari yang bersangkutan.

“Ganti itu buat apa, untuk mempermulus keinginan-keinginan supaya mudah dipenuhi, atau oleh tekanan dari apa, atau dia murni memang untuk membawa kebaikan bagi Jakarta. Itu yang bisa jawab ya oleh yang bersangkutan,” tuturnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Heru Budi Hartono telah melantik Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda), serta Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kedua pejabat tersebut dilakukan secara tertutup di Balai Kota Jakarta pada Jumat (2/12/2022). Sayangnya, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat ke Balai Agung tempat pelantikan dilaksanakan.

Dalam keterangan resminya, Heru menjelaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengupayakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. (BD)