Soal Pasal Perzinahan dan Kohabitasi, Wamenkumham: Turis Asing Tak Akan Terdampak

0
30
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan pasal perzinahan di KUHP yang sedang ramai diperbincangkan itu tidak akan berdampak terhadap turis asing, karena pidana perzinaan merupakan delik aduan. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang sibuk-sibuknya mengurusi masalah KUHP yang baru yang dianggap penuh kontroversial. Terlebih, media-media asing hingga kelompok HAM internasional ikut-ikutan mengkritik pasal-pasal yang ada dalam beleid itu.

Ada dua pasal dalam KUHP baru itu yang ramai diperbincangkan, yakni pasal yang membahas seks di luar nikah (zina) dan pasal tentang tinggal bersama (kohabitasi) bagi pasangan yang belum menikah. Dua pasal itu dikhawatirkan mengurangi jumlah turis yang akan datang ke Indonesia.

Menurut Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, pasal-pasal tersebut bersifat absolut, sehingga tak bisa hanya satu pihak saja yang dilaporkan. Artinya, apabila orangtua si A melaporkan hubungan A dan B, maka si A juga harus diproses hukum.

“Soal zina dan kohabitasi, sebetulnya persoalan zina tak ada permasalahan. Toh, pasal ini sudah ada dalam pasal 284 KUHP yang lama. Dan dia adalah delik aduan yang absolut,” ujar Edward dalam konferensi pers hybrid bersama Kementerian Luar Negeri, Senin (12/12/2022), dikutip dari Liputan6.com.

BACA JUGA :  Digadang-gadangkan Bakal Jadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Mengaku Loyal kepada Presiden

Edward memang mengakui bahwa soal kohabitasi masih ada permasalahan, tapi ia menjamin para turis tidak akan terdampak, karena pelapor haruslah keluarga dekat.

Ia lalu menjelaskan, bila misalnya ada turis bule berhubungan dengan warga lokal kemudian si turis dilaporkan oleh orangtua warga lokal tadi, hal itu bisa terjadi, tapi laporan tidak bisa sepihak.

“Apa makna delik aduan yang absolut? Delik aduan yang absolut itu pengaduan tidak boleh dipisah. Apa maksudnya pengaduan tak boleh dipisah? Kalau orangtua itu mengadukan si bule, maka orang itu harus juga merelakan anaknya masuk penjara,” papar Edward.

Edward yakin, dalam kasus tadi, biasanya orangtua tak rela bila anaknya masuk penjara. “Jadi tak bisa dia mengadukan bule itu saja. Itu makna pengaduan absolut. Pengaduan tak boleh dipisah,” ujar Edward.

Edward mengungkap ada satu daerah yang menolak pasal KUHP kontroversial itu karena dinilai terlalu memasuki ranah pribadi.

Meski demikian, ia melihat daerah Sumatra Barat justru menuntut agar pasal KUHP yang dianggap mengganggu privasi itu supaya diperluas, pasalnya delik aduan dinilai terlalu terbatas.

BACA JUGA :  Dinilai Berpengalaman Komplet, Khofifah Dilirik DPW NasDem Jatim untuk Jadi Cawapres Anies

Di parlemen pun, kata Edward, ada pro dan kontra. Ada fraksi yang meminta aturan ini dicabut saja dari RUU, sementara fraksi Islam justru menolak dihapus dengan alasan moral.

“Ada sebagian fraksi, terutama fraksi-fraksi Islam, mengatakan bahwa ini adalah moral value dan tidak mungkin ini kemudian di-take out,” ungkap Edward.

Edward menyebut pemerintah sebaiknya mengambil “Indonesian way” agar ada kompromi. Delik aduan pun dipilih sebagai tengah-tengah.

Selain itu, Edward juga menyebut KUHP ini sebenarnya mampu mencegah aksi main hukum sendiri, misalnya aksi penggrebekan atau sweeping. “Tidak boleh ada peraturan daerah yang menyatakan ini sebagai delik biasa. Kalau ada peraturan daerah maka harus delik aduan. Kalau delik aduan maka impossble ada penggrebekan,” tutur Edward. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini