Pemerintah Kota Tangerang Selatan Sosialisasikan Perwal RDTR 2022-2042 Guna Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien

0
82

RADAR TANGSEL RATAS – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berkomitmen mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi “kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien”. Salah satunya melalui penetapan Peraturan Walikota (Perwal), No. 118, Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2042 dengan mengacu pada Undang-undang, No. 11, Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan RDTR ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Peraturan ini mendetailkan Peraturan Daerah, No. 09, Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan. Perwal RDTR 2022-2042 telah melalui proses penyusunan sesuai pedoman yang bersifat nasional dan telah ditetapkan dalam bentuk digital agar dapat diakses dengan  mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya.

RDTR Digital juga nantinya akan terintegrasi dengan OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Elektronik dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi di Tangerang Selatan. “Yang sedang terjadi di Tangerang Selatan saat ini terdapat tujuh isu strategis terkait tata ruang yaitu banjir, kemacetan, persampahan, pertumbuhan ruang usaha, Ruang Terbuka Hijau (RTH), potensi pariwisata serta ruang untuk investasi. Dan, ini baru akan dirasakan dampaknya beberapa tahun ke depan. Maka itu, saya mengajak semua untuk memanfaatkan kesempatan perubahan ini agar kita semua dapat tinggal di Tangsel dengan lebih nyaman,” jelas Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dalam siaran persnya yang diterima redaksi Kantor Berita RADAR TANGSEL ratas.id, Senin (19/12/2022).

BACA JUGA :  Melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemkot Bangun Jaringan Perpipaan Air Minum untuk Warga Tangsel

Kata Benyamin Davnie, ini adalah babak baru dari Tangerang Selatan yang nantinya berorientasi menuju “kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien”. “Hal tersebut dapat muncul dengan adanya peraturan yang jelas, transparan, dan bisa dimanfaatkan semua dengan kesempatan yang sama. Maka itu, kita siapkan peraturan ini,” tandas Wali Kota Benyamin Davnie.

Orang nomor satu di Tangsel itu menambahkan, RDTR 2022-2042 memberikan terobosan kebijakan dalam mendukung pembangunan kota. “Salah satunya adalah pola pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berbasiskan bonus zoning dan transfer development right sehingga pembangunan kota di dalam kawasan dapat dikembangkan secara optimal,” urainya.

Peraturan ini, sambung wali kota, juga menghadirkan terobosan kebijakan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Beberapa terobosan tersebut adalah fleksibilitas pengaturan pembangunan rumah tinggal yang sebelumnya terbatas 2 lantai kini dapat dibangun sampai dengan 3 lantai. Fleksibilitas ini mencakup juga pengaturan jenis rumah tinggal mulai rumah tapak dengan luasan terkecil 45 m2 di kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi,” paparnya.

Dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kelestarian kota, RDTR 2022-2042 juga mengatur “kewajiban penambahan luas kawasan RTH pada zona-zona” yang termasuk dalam ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap isu banjir yang dihadapi. “Dan juga meningkatkan luas RTH di Kota Tangerang Selatan,” tegasnya.

BACA JUGA :  Atasi Banjir di Maharta dan VBR Pondok Aren, Dinas Bina Marga Tangsel "Gercep" Bangun Tanggul Sementara

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kota Tangerang Selatan, Ade Suprizal menyampaikan, RDTR dan PZ yang sudah dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan. Ade menerangkan, Perwal tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan ini disusun dengan penyesuaian kondisi sekarang.

“Serta, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terkendala pada saat proses pengajuan perizinan berusaha dan/atau non-berusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Untuk permohonan masyarakat terkait
penyesuaian zonasi pola ruang dan penyesuaian intensitas pemanfaatan ruang, hal tersebut telah difasilitasi dalam pengaturan yang berbasis ketersediaan dukungan infrastruktur kota dan kawasan,” terangnya.

Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kota Tangerang Selatan, Yulia Rahmawati menambahkan, Perwal RDTR Kota Tangerang Selatan ini terdiri dari 137 pasal dan 20 Lampiran. “Yang selanjutnya akan diproses oleh Kementerian ATR/BPN untuk dapat segera diintegrasikan dengan OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Elektronik dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi di Tangerang Selatan,” ungkap Yulia.

BACA JUGA :  Jangan Biarkan Beringin Mati-matian Sendiri Berjuang untuk Prabowo-Gibran, Ayo Caleg-caleg Gerindra Tangsel Bantu "Fight" Menangkan Ketum Kalian Jadi RI-1

Selanjutnya, ia menandaskan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus mengoptimalkan dan mendukung terwujudnya ruang-ruang di Tangerang Selatan yang yang mandiri, aman, nyaman, asri, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. “Semua ini guna mendukung Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) melalui upaya integrasi kebijakan pembangunan nasional dan sektoral, mengakomodasi dinamika pembangunan di Kota Tangerang Selatan, serta penguatan pelembagaan penataan ruang,” ucapnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Tim Sekretariat Penyusunan RDTR Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan di Whatsapp: 085161225674, atau email: rdtrtangsel@gmail.com. (ADV/AGS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini