RADAR TANGSEL RATAS – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah mengaudit Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Permintaan itu dilayangkan Anwar setelah publik dihebohkan oleh informasi bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan dana bantuan renovasi rumah kader PDIP dengan menggunakan dana Baznas.
Menurut Anwar, zakat, infak, dan sedekah seharusnya disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ia menilai tidak tepat jika bantuan disalurkan kepada kader partai.
“Saya mengusulkan kepada pemerintah supaya memeriksa dan mengaudit Baznas dari tingkat pusat sampai daerah karena dikhawatirkan seperti kata-kata orang bijak ‘Di mana ada gula, di situ ada semut’, maka tidak mustahil telah terjadi penyalahgunaan terhadap dana Baznas,” tutur Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/12), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Anwar menyesalkan penyerahan bantuan renovasi rumah untuk kader PDIP. Ia juga menyayangkan tindakan Baznas, Ganjar, dan pihak-pihak yang menyarankan bantuan tersebut. Anwar melihat dana Baznas itu tidak disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia merasa perlu ada keterbukaan dalam pengelolaan dana oleh Baznas.
“Ini penting dilakukan agar tidak ada fitnah di tengah-tengah masyarakat sehingga Baznas benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana zakat, infak, dan sedekah,” tutur Anwar.
Sebelumnya, warganet mengkritik Ganjar karena telah menyalurkan bantuan ke kader PDIP menggunakan dana Baznas. Di akun media sosial Ganjar, tampak penyerahan bantuan simbolis plakat bantuan sebesar Rp 20 juta dengan logo Baznas.
Sementara itu, Ketua Baznas Jateng Ahmad Daroji mengatakan pihaknya tidak menyalurkan bantuan khusus untuk orang partai tertentu. Ia menyebut Baznas menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi, yang diberikan Baznas itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa? Enggak. Yang ditanya itu miskin atau tidak. Bantuan rumah itu karena dia miskin tak bisa perbaiki rumah. Jadi, orang Indonesia yang tak punya [afiliasi] partai siapa? Tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP,” ungkap Daroji, dikutip CNNIndonesia.com. (BD) .
