Pengamat Politik Hendri Satrio: Reshuffle Kabinet Hanya untuk Alihkan Isu Perppu Cipta Kerja

0
77
Pengamat politik Hendri Satrio menduga isu reshuffle kabinet hanyalah pengalihan isu atas Perppu Cipta Kerja yang baru saja diteken pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu. Menurutnya, hal tersebut patut dicurigai dan publik perlu berpikir ke arah sana. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Isu Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet makin santer berembus. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bahkan secara gamblang membeberkan dua nama menteri dari Partai NasDem yang layak dievaluasi.

Dikutip dari Suara.com, pengamat politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat menduga desas-desus reshuffle kabinet digaungkan sebagai pengalihan isu mengenai Perppu Cipta Kerja yang baru saja diteken pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu.

“Saya curiga malah justru ini adalah sebuah pembicaraan pengalihan isu apapun itulah. Ada isu-isu lain kali ya, misalnya seperti Perppu Ciptaker, bareng ini isunya,” ujar Hensat seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu (8/1/2023).

Ia mengatakan hal tersebut patut dicurigai dan publik perlu berpikir ke arah sana. “Jadi menurut saya, kita juga mesti melihat ke arah sana,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Hensat juga mengaku dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan perombakan kabinet yang diduga bakal segera dilakukan oleh Jokowi.

BACA JUGA :  Pasca Deklarasi Pencapresan Anies, Jokowi Bakal Singkirkan Kader NasDem dari Kabinet?

“Kalau kemudian Pak Jokowi mau reshuffle di ujung-ujung, menurut saya sih boleh-boleh saja. Kata kuncinya kan para senior ini kan bilang hak prerogatif. Kalau saya bilang mah terserah, mau reshuffle boleh, enggak juga nggak papa,” kata Hensat.

Adapun alasan yang menjadikan Jokowi bakal melakukan reshuffle juga tidak akan ia permasalahkan. “Alasannya juga terserah. Mau alasan kinerja boleh, alasan baper juga nggak papa,” pungkasnya.

Selain itu, Hensat juga mengungkap bahwa publik hanya bisa menduga-duga atas segala tindak-tanduk, termasuk penerbitan Perppu Cipta Kerja, yang dilakukan oleh Jokowi di akhir masa jabatannya.

“Tapi kan kita semua bisanya cuma ngelihat aja Pak Jokowi ini maunya apa. Kan kita hanya melihat saja Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya maunya apa,” pungkasnya. (BD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini