Ketua DPRD DKI (Pras) “Dibidik” KPK usai Ruangannya “Diacak-acak” Anak Buah Firli, Kata Pengamat, “PDIP Lagi, Soal Korupsi Memang Juaranya”

0
33

 

RADAR TANGEL RATAS – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi atau biasa disapa Pras, tengah “dibidik” penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ruangan kerja kader PDIP loyalis Megawati di Kebon Sirih itu “diacak-acak” anak buah Firli Bahuri. Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto pun ikut bereaksi keras dengan mengungkapkan kalimat yang tajam dan menohok.

Kata Gigin, soal korupsi, partai berlambang banteng moncong putih itu memang juaranya. “PDIP lagi. Dalam soal korupsi memang juaranya,” ucapnya seperti yang dikutip dari Twitter @giginpraginanto, Kamis, 19 Januari 2023.

Pernyataan Gigin itu diungkapkan menanggapi rencana penyidik KPK akan memanggil Pras dan anggota DPRD DKI, M. Taufik ke Gedung Merah Putih Jakarta. Pras, M. Taufik dan anggota DPRD DKI lainnya, rencananya dipanggil penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa sore hingga malam, 17 Januari 2023, pasukan KPK “mengacak-acak” alias menggeledah ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di lantai 10 dan M. Taufik. Juga, ruangan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta (Cinta Mega) serta lokasi lainnya di Kantor DPRD DKI Jakarta.

Sehari setelah penggeledahan itu, lembaga antirasuah yang selalu jadi momok para penggarong uang negara tersebut langsung mengungkapkan hasil kerjanya mendatangi Kantor DPRD DKI Jakarta. Melalui juru bicaranya, KPK membuat pernyataan tegas soal hasil penggeledahan tersebut.

BACA JUGA :  BMKG Sebut Ada Ancaman Gelombang Tinggi 6 Meter, Dir. KPLP: Jangan Paksa Berlayar Jika Berbahaya

Usai melakukan penggeledahan, terangnya, penyidik, saat ini, melakukan analisis terhadap temuan mereka. Setelah analisis dilakukan, nantinya penyidik akan memanggil para saksi termasuk para pemilik ruangan yang digeledah.

Langkah ini sebagai bentuk konfirmasi, ucap dia. “Prosesnya, kan, menggeledah, menganalisis, menyita, dan mengkonfirmasi dengan memanggil saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan perbuatan para tersangka,” tegasnya.

Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, usai melakukan penggeledahan, terangnya, penyidik, saat ini, melakukan analisis terhadap temuan mereka. Adapun bukti yang ditemukan saat itu adalah dokumen hingga bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Ucap Ali Fikri, sejumlah dokumen dan alat elektronik telah diamankan penyidik dari enam ruangan di Kantor DPR DKI Jakarta. Termasuk, lanjutnya, dari ruangan Prasetyo Edi Marsudi dan M. Taufik.

“Dokumen-dokumen atau barang bukti elektronik itu akan dikonfirmasi kepada tempat di mana bukti-bukti itu ditemukan. Sehingga, lebih jelas tentang apa yang dilakukan para tersangka,” tandas Ali.

Dikatakan Ali, sederhananya, ketika penyidikan dilakukan dengan memanggil seorang saksi, maka diikuti dahulu proses yang saat ini. “Nanti akan kami informasikan kepada teman-teman ketika KPK memanggil saksi-saksi untuk kebutuhan perkara ini,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Geger Rumor 80 Anggota DPR Minta Jatah Haji 'Eksekutif' kepada Garuda Indonesia, Sekjen DPR Buka Suara

Periksa Saksi-saksi yang Ruangannya Digeledah

Ali Fikri menandaskan, KPK akan segera memeriksa saksi-saksi yang ruangannya di DPRD DKI Jakarta telah digeledah. “Pasti KPK akan memanggil siapa pun dalam kapasitasnya. Pemeriksaan seorang saksi tentu nanti tim penyidik akan mempertimbangkan banyak hal,” cetusnya.

Ia menjelaskan, pertimbangan itu meliputi kepentingan dari keterangan pihak yang akan dipanggil penyidik. “Pertama, apakah seseorang dipanggil saksi itu penting dan dia dapat menerangkan pengetahuannya, ada begitu, ya. Untuk menerangkan rangkaian dugaan perbuatan dari para tersangka, itu kepentingan penyidik memanggil seorang saksi,” Ali Fikri berucap.

Telah Tetapkan Tersangka

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK telah menetapkan tersangka. Tetapi, KPK belum dapat mengungkapnya karena masih berkaitan dengan proses penyidikan.

Dipastikan penetapan tersangka telah memenuhi alat bukti yang cukup. “KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka,” terang Ali.

Nanti, KPK akan mengumumkan, ujarnya. “Namun, tentu nanti kami akan umumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan telah cukup,” urainya.

Rugikan Negara Ratusan Miliar

Ditegaskan Ali juga bahwa dugaan korupsi pada proses pengadaan lahan Pemerintah DKI Jakarta di Pulo Gebang ini mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar. “Perkara ini terkait dengan dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Sejauh ini diduga ratusan miliar rupiah,” pungkas Ali.

BACA JUGA :  Gagasan Bangun Fasilitas Judi Kasino di Danau Toba Ditolak, DPRD Sumut: Payung Hukumnya Tidak Ada

Diketahui, para penyidik lembaga antirasuah telah menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 17 Januari 2023. Ada enam ruangan yang digeledah.

Yakni, ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2, dan Komisi C DPRD DKI. Dari kegiatan ini, ditemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang diduga terkait pengadaan tanah di Pulogebang.

Seluruh temuan ini akan ditelisik KPK dan disita untuk melengkapi berkas perkara. Kendati demikian, KPK belum akan mengungkap para tersangka di kasus ini.

Nantinya, mereka akan diumumkan. Yaitu, berbarengan dengan upaya paksa penahanan para tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang merugikan negara ratusan miliar tersebut.

Pras Bungkam 

Sementara itu, saat dikonfirmasi dan dimintai tanggapannya mengenai info dirinya tengah “dibidik” penyidik KPK, Pras memilih bungkam. Pesan WhatsAppp (WA) yang dikirimkan awak redaksi Kantor Berita ratas.id RADAR TANGSEL, Sabtu siang, 21 Januari 2023, ke ponsel Pras tidak dijawab.

Loyalis Megawati itu hanya membaca pesan WA yang dikirim ratas.id. Sesudahnya, politisi yang pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail atas dugaan penipuan dan penggelapan, pada 30 April 2018 dengan Nomor LP/2369/IV/PMJ/Dit. Reskrimum tersebut tampak mematikan WA-nya karena hanya centang 1. (AGS)

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini