Pj Gubernur Heru Budi Minta Wali Kota Cari CSR dari Swasta untuk Bangun MCK Komunal Baru

0
9
Indonesia menjadi salah satu negara yang tertinggal dalam penyediaan layanan dasar terutama Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Padahal seharusnya masalah pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi fokus dan alokasi anggaran utama di masing-masing pemerintah daerah. (foto: istimewa).

RADAR TANGSEL RATAS – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti soal fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal untuk warga yang tinggal di bantaran kali. Heru meminta agar jajarannya di tingkat kota administrasi untuk ikut turun tangan.

Bahkan, Heru meminta para Wali Kota mencari pendanaan dari swasta lewat Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk pengadaan MCK. Tapi, ia tak merinci berapa kebutuhan dana CSR dan rencana alokasinya.

“Saya sudah perintahkan Pak Walkot ada CSR bisa masuk di sana,” ujar Heru di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023), dikutip dari Suara.com.

Belakangan ini, fasilitas MCK di Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi sorotan lantaran kondisinya yang rusak. Heru pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan. “Nanti PUPR yang mantau. Rusaknya seperti apa sih. Kalau perlu kita bangun baru,” tuturnya.

Di samping itu, Heru juga mengimbau masyarakat turut menjaga kebersihan, khususnya yang tinggal di dekat sungai. “Yang penting sekali lagi, jaga kebersihan supaya Jakarta kota ini bisa bebas dari sampah. Dijaga lokasi-lokasi yang sungai segala macam, dikurangi membuang sampah,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Sebanyak 1.600 Rumah Tahan Gempa Mulai Dibangun Bagi Korban yang Terdampak di Cianjur

Jauh sebelumnya, pada rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian pandangan fraksi di DPRD DKI terkait Rancangan Perda APBD 2023, Rabu (9/11/2022), perwakilan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Thopaz Nugraha Syamsul, mengungkapkan temuan sebanyak 770 ribu warga DKI masih melakukan BAB sembarangan.

“Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI pada tahun 2021, menyebutkan bahwa masih ada 770 ribu warga Jakarta yang buang air besar sembarangan atau open defecation,” katanya, dikutip dari Tempo.co (16/11/2022).

Untuk itu, pihaknya meminta penguatan anggaran pada Perumda Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya yang dialokasikan dalam penyediaan tangki septik komunal. Penyediaan tangki itu, kata dia, diarahkan untuk kawasan pemukiman padat penduduk dan kumuh. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini