Pemprov DKI Jakarta Siap Jadi Provinsi Percontohan Percepatan Penanganan Stunting

0
10
DKI Jakarta bakal menjadi provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting warganya sehingga setara dengan negara-negara maju di dunia. Pj Gubernur DKI Jakarta pun optimistis dapat mencapai target tersebut. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Guna merealisasi target penurunan stunting/gizi buruk nasional sebesar 14 persen di tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap menjadi provinsi percontohan percepatan penanganan gizi buruk.

Berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI siap bekerja keras menurunkan angka stunting dengan target hingga di bawah 5 persen (setara dengan level stunting di negara-negara maju).

Untuk itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/2/2023). Rapim digelar untuk membahas percepatan penyelesaian masalah stunting di DKI Jakarta.

Heru menyatakan siap menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stuntingnya setara dengan negara-negara maju di dunia. Ia optimistis dapat mencapai target tersebut, karena jajarannya bekerja cepat untuk menurunkan stunting. Terlihat sudah ada beberapa wilayah yang mampu menurunkan angka stunting dengan cepat.

“Insya Allah target itu tercapai. Terlihat di Cilincing mencapai 777 stunting, kita bisa langsung turunkan sebanyak 17 persen atau yang sudah lulus sebanyak 134 penderita stunting. Yang paling tinggi penyelesaiannya di Cilincing. Di Tanjung Priok yang sudah lulus sebanyak 81. Mulai hari ini, jajaran kepala dinas sudah mulai bekerja sesuai perintah Menteri Kesehatan. Dengan program yang sudah ada, kami tinggal menajamkan dan mempercepat,” ungkap Heru.

BACA JUGA :  Pj Gubernur Heru Kembali Aktifkan Jabatan Deputi, PKS: Itu Mengandung Unsur Politis

Lebih lanjut, menurut Heru, ada tiga langkah strategi percepatan penanganan stunting. Pertama, melakukan sinkronisasi data stunting/gizi buruk yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Langkah kedua, kata Heru, jajaran Pemprov DKI akan turun ke lapangan untuk memberikan tambahan gizi dan vitamin kepada warga yang berada di wilayah rawan stunting.

“Tadi saya memerintahkan kepada seluruh jajaran masuk ke lapangan, bisa ke posyandu dan ke pelajar kelas 7 atau SMP diberikan makanan tambahan dan vitamin. Tadi sepakat setiap hari Rabu mereka ada makan bersama dan diberi tambahan vitamin,” tutur Heru.

Langkah ketiga, Heru melanjutkan, sesuai arahan Menteri Kesehatan, pihaknya akan fokus memberikan pengawasan gizi dalam tiga periode penting (1) ibu saat hamil (2) bayi umur 6-11 bulan, dan (3) anak usia 12-23 bulan.

Di DKI Jakarta, kata Heru, total jumlah ibu hamil ada 140 ribu orang. Untuk itu, ia mengimbau ibu-ibu hamil rajin memeriksa kehamilan ke posyandu dan memperhatikan gizi selama mengandung.

BACA JUGA :  Tak Hasilkan Laba Sesuai Target, Beberapa BUMD DKI Disebut Mandul oleh Legislator dari Fraksi PSI

“Kami dengan Kementerian Kesehatan langsung bisa intervensi jika ibu hamil kekurangan gizi. Perilaku ibu-ibu hamil juga harus disiplin, baik makannya, jaga kesehatan, hingga harus cek rutin. Sehingga bisa kami kontrol. Sehingga begitu melahirkan, sudah bisa kita cegah stunting. Pencegahan yang paling mudah dan murah itu di posisi saat ibu hamil,” papar Heru.

Sementara itu, Budi Gunadi menjelaskan bahwa pemerintah baru meresmikan data stunting nasional yang mengalami penurunan, dari 24 persen di 2021 menjadi 21 persen di 2022. Masih ada 2 tahun untuk mencapai target Presiden Joko Widodo yaitu 14 persen.

Budi Gunadi mengajak Pj Gubernur Heru menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi percontohan untuk penurunan stunting di bawah 5 persen. Angka stunting di DKI Jakarta sendiri turun 2 persen menjadi 14,8 persen. Angka itu menduduki peringkat terendah kedua nasional.

“Negara-negara maju kan level stuntingnya di bawah 5 persen. Saya bilang ke Pj Gubernur, kita kasih hadiah ke Bapak Presiden, ada provinsi yang kalau bisa di bawah 5 persen. Karena DKI sekarang posisinya di 16 persen. Tadi kita bicarakan, kita kasih contoh satu provinsi di Indonesia sama dengan negara maju level stuntingnya. Dan Pak Pj Gubernur komitmen untuk itu. karena saya tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan dari kepala daerah,” tutur Budi Gunadi.

BACA JUGA :  Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Temukan 4 Dugaan Tindak Pidana dalam Pengelolaan Al-Zaytun

Ia juga menegaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI bersama-sama Kementerian Kesehatan di antaranya melakukan sinkronisasi data stunting berdasarkan nama dan alamat. “Kita setuju akan disamakan. Cepat ini, dalam waktu seminggu sudah bisa rampung,” tandas Budi Gunadi.

Kemudian, program penanganan stunting antara Pemprov DKI dan Kementerian Kesehatan juga harus disinkronisasikan. Program tersebut difokuskan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok ibu hamil karena risiko stunting paling tinggi terjadi sebelum melahirkan, kelompok bayi usia 6-12 bulan, dan anak usia 12-23 bulan karena membutuhkan makanan tambahan di luar ASI seperti protein hewani.

“Kita sudah setuju, mulai minggu ini persiapannya. Minggu depan langsung jalan. Karena ini masalah eksekusi. Mudah-mudahan kita bisa lapor ke Bapak Presiden, bahwa progresnya cepat. Sekali lagi ini ambisi, belum janji. Kita berdua mau bisa DKI di bawah 5 persen,” ungkap Budi Gunadi. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini