Temukan Asal-Usul Harta yang Tak Jelas, Kemenkeu Akan Periksa 69 PNS Terkait

0
62
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengaku telah mengantongi data-data dari 69 pegawai Kemenkeu yang hartanya tak wajar. Meskipun tidak mau membeberkan nama-namanya, Awan menegaskan bakal memanggil para pegawai tersebut. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan berdasarkan hasil analitik, pihaknya melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal.

Setelah ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

Seperti yang dirilis Detik.com (1/3/2023), Awan pun mengaku telah mengantongi data-data dari 69 pegawai Kemenkeu yang hartanya tak wajar. Tapi, Awan tidak mau membeberkan nama-namanya. Ia mengaku bakal memanggil para pegawai tersebut.

“Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear,” kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1).

Ia menambahkan pihaknya akan segara memanggil dan memeriksa lebih lanjut pegawai tersebut. “69 tidak clear itu akan kita panggil dan itu bagian dari menentukan risiko, panggil klarifikasi, periksa. Daftar kami ada rincian, tapi tidak akan kami buka di sini,” ujarnya.

BACA JUGA :  Ada Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Tidak Hoaks dan Datanya Tertulis

Kasus pejabat Kemenkeu berharta mewah menjadi santapan publik usai terungkapnya harta diduga tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut turun tangan. Lembaga tersebut mengakui telah mendapatkan informasi mengenai sejumlah kelompok pejabat di Kementerian Keuangan yang memiliki harta banyak, dan cenderung terhubung antara satu dengan lainnya.

KPK mengistilahkan pejabat-pejabat dengan harta mewah tersebut dalam istilah ‘geng’. “Kita (KPK) juga mendengar ada geng-gengnya seperti ini. Tapi kan kita perlu cari tahu bagaimana polanya,” ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Ia menyebut geng tersebut bukanlah seperti geng anak sekolah. Kendati demikian, Pahala mengakui bahwa ada pola yang tengah mereka telusuri bagaimana pejabat-pejabat tersebut saling terhubung dan meraih penambahan harta. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini