RADAR TANGSEL RATAS – Peristiwa terbakarnya depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3) lalu telah membukakan “mata” banyak pihak tentang bahayanya keberadaan instalasi vital itu bila berdekatan dengan permukiman penduduk.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun mengusulkan agar depo Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Hal itu guna menghindari kejadian serupa terulang dan merugikan masyarakat di sekitar. Apalagi, kebakaran di depo tersebut bukanlah kali pertama.
Seperti yang dirilis CNNIndonesia.com (5/3/2023), pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan pemindahan depo ke pelabuhan di daerah Tanjung Priok adalah hal yang tepat. Itu menjadi pilihan yang lebih sederhana dibanding memindahkan pemukiman penduduk yang jumlahnya sangat banyak.
“Agar tak terjadi lagi ke depan, apakah depo atau rakyat yang dipindah? Menurut saya adalah depo seperti yang disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ungkapnya, dikutip dari CNNIndonesia.com (5/3/2023).
Menurut Fahmy, bila depo kelak dipindahkan ke daerah pelabuhan milik Pelindo, akan banyak manfaatnya. Misalnya, ketersediaan air di pelabuhan tersebut cukup melimpah dan mudah diakses. Sehingga jika terjadi kebakaran, proses pendinginan bisa lebih cepat dan mudah.
Selain itu, Fahmy menambahkan, penyaluran BBM pun bisa lebih efektif. Sebab, pengangkutan BBM kilang bisa dilakukan langsung dengan kapal tanker.
Fahmy tak menampik pemindahan depo ke pelabuhan akan memakan biaya yang besar. Tapi, setidaknya, hal itu bisa lebih dipermudah karena keduanya adalah perusahaan pelat merah. Ia yakin Menteri BUMN Erick Thohir bisa memerintahan secara langsung skema pemindahan tersebut.
“Masalah nanti perhitungan investasi dan sebagainya itu kan sasama BUMN, Menteri Erick Thohir tinggal memerintahkan sediakan tanah untuk depo. Itu sangat mudah dari pada gubernur harus merelokasi sejumlah warga dalam jumlah besar,” ungkap Fahmy.
Sementara menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, rencana pemindahan depo ke pelabuhan tidak boleh dilakukan secara reaktif, tapi harus dilakukan melalui kajian yang lengkap, teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan.
Fabby menjelaskan, depo Plumpang mendapatkan pasokan BBM lewat pipa dari kilang Balongan dan pipa dari terminal Tanjung Priok. Dengan demikian, kata Fabby, relokasi pipa juga perlu dipertimbangkan. Membangun depo baru perlu waktu, mulai dari desain, tender, konstruksi, serta pengurusan ijin dan sebagainya.
“Jadi, kalaupun ada keputusan pindah, barangkali baru bisa terbangun 4-5 tahun lagi,” ucap Fabby.
Padahal sepanjang waktu itu, kata dia, depo Plumpang harus tetap operasi dan persoalan tidak adanya buffer zone akan tetap ada. Maka, yang segera harus dilakukan adalah menciptakan buffer zone antara depo sesuai dengan minimum safety distance yang menjadi standar fasilitas penyimpanan BBM.
“Kebakaran kemarin mengindikasikan safety dan security objek vital ini sangat rentan dan berpotensi memperburuk energy security kita. Saran saya ke pemerintah dan Pertamina, benahi persoalan-persoalan ini sebelum bikin wacana pindah depo,” paparnya. (BD)
