RADAR TANGSEL RATAS – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini beredar kabar bahwa China meminta APBN dijadikan jaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung.
Atas permintaan China tersebut, anggota DPR RI Bakri HM mengaku terkejut. Seperti yang dilansir Suara.com (14/4/2023), Bakri lalu meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada China tentang proyek tersebut.
“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang isu-isu yang terkadang tidak baik. Harus tegas kepada pemerintah China saya pikir,” ujar Bakri.
Politisi PAN itu juga mengatakan bahwa dalam kesepakatan yang dibuat sebelumnya disepakati tidak menggunakan dana dari APBN untuk pembangunan proyek tersebut.
“Terus terang saja, saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Waktu baru-baru kemarin tidak ada satu Rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu lalu meminta pemerintah untuk kembali pada kesepakatan awal. “Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tandasnya.
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun, pun ikut berkomentar. Refly mengungkit komitmen China yang dulu mengatakan bahwa tidak akan meminta jaminan dari pemerintah maupun anggaran dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini APBN. Tapi faktanya, Indonesia kini tertipu oleh janji manis China.
“Ini sudah diingkari semua, ya karena ternyata China minta jaminan pemerintah dan kemudian Indonesia minta ada anggaran dari pemerintah. Jadi ya di depannya bilang manis, ternyata ketipu juga kita,” tutur Refly Harun dalam YouTube-nya, dikutip dari wartaekonomi.co.id (14/4/2023).
Refly pun melakukan kilas balik ketika Indonesia menerima dua proposal proyek KCJB, yakni dari Jepang dan dari China. Kala itu, kata Refly, China memberikan tawaran yang menggiurkan bagi pemerintah Indonesia, termasuk perihal jaminan utang.
Sebagaimana dijelaskan, kata Refly, dulu China tidak meminta anggaran dari pemerintah karena transaksi tersebut merupakan B2B antara BUMN dan BUMN. (BD)
