Pj Gubernur DKI Tegaskan Bakal Cabut KJP Bagi Siswa yang Menggunakan Dana Tersebut Untuk Beli Rokok

0
12
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbatas. Ia pun meminta Dinas Pendidikan atau Disdik DKI untuk mencabut KJP Plus bagi siswa yang kedapatan menggunakan uang KJP untuk membeli rokok. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa tepat sasaran. Heru tak ingin dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk keperluan di luar pendidikan, seperti membeli rokok.

Seperti yang dilansir Suara.com (5/5/2023), Heru mengaku keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbatas. Ia pun meminta Dinas Pendidikan atau Disdik DKI untuk mencabut KJP Plus bagi siswa yang kedapatan menggunakan uang KJP untuk membeli rokok.

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJP-nya wajib dicabut,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Jika sudah dicabut, Heru pemberian KJP Plus dialihkan kepada siswa yang lebih membutuhkan. “Supaya kota berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Heru meminta agar para guru di sekolah untuk lebih perhatian terhadap para siswanya. Tak hanya terkait dengan pembelajaran, tapi juga kehidupan sosial hingga penggunaan KJP.

BACA JUGA :  Bunyi Aneh dari Dalam Tanah di Sumenep Masih Jadi Misteri, Pertanda Kiamat Kian Dekat?

“Tugas guru di DKI, minimal mendengarkan cerita anak sambil melihat kondisi anak ini. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok bajunya lusuh, kan sudah ada KJP,” pungkasnya.

sebagai informasi, besaran dana KJP Plus yang diterima siswa SD/MI sebesar Rp 250.000, siswa SMP/MTs Rp 300.000, Siska SMA/MA sebesar Rp 420.000, siswa SMK Rp 450.000 dan siswa PKBM sebesar Rp 300.000.

Pencabutan KJP milik siswa telah berlangsung sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu, Ahok meminta KJP siswa yang merokok atau memiliki ponsel Blackberry Dakota agar dicabut.

“Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk mendapatkan KJP. Sebetulnya, kami nanti akan evaluasi lebih dalam lagi. Kalau merokok ketahuan, kita langsung cabut KJP-nya dan kalau pakai BlackBerry Dakota kita cabut juga KJP-nya,” ujar Basuki, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, 18 Maret 2013. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini