RADAR TANGSEL RATAS – Di tengah ramainya isu dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilu proporsional tertutup, Denny Indrayana kembali membuat geger. Kali ini ia melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI yang isinya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) di-impeachmet atau dipecat.
Surat terbuka Denny Indrayana itu ia unggah di akun Twitter-nya pada Rabu (7/6/2023) pagi. Ia meminta pimpinan DPR RI memulai proses impeachment Presiden Jokowi.
Mantan Wamenkumham era Presiden SBY itu menyampaikan tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi.
“Sebagai bukti awal saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa, yang pernah menjadi wakil presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesign hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan. Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya,” tulis Denny Indrayana dalam cuitannya.
Denny juga mengungkap bahwa tokoh bangsa yang merupakan eks wapres itu mendapatkan informasi bahwa Anies akan dijegal dengan kasus korupsi sehingga gagal maju di Pilpres 2024.
Karena itu, Denny menyarankan agar DPR melakukan investigasi melalui hak angket yang dijampin UUD 45. Menurut dia, hak angket harus dilakukan untuk menyelidiki dugaan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejagung, dan Polri untuk ‘menjegal’ Anies di Pemilu 2024.
Selain itu, Denny juga menulis dugaan pelanggaran yang kedua oleh Jokowi adalah pembiaran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat.
Denny menduga, upaya ‘boikot’ terhadap partai yang diketuai putra SBY itu akan berujung pada penjegalan Anies Baswedan sebagai capres 2024.
“Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu, Moeldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah oleh KSP Moeldoko tersebut, Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol,” tulis Denny dalam surat terbukanya.
Dugaan pelanggaran ketiga Jokowi, kata Denny, adalah penggunaan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan partai politik dalam menentukan arah koalisi dari pasangan capres-cawapres. Denny menilai, indikasi pelanggaran itu sudah tampak dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Atas permintaan Denny tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan lebih lanjut, apakah akan mempertimbangkan permintaan Denny kepada DPR atau tidak.
“Ya kami lihat saja nanti perkembangannya. Kami lihat saja nanti,” kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Wakil Ketua MPR RI itu tidak menegaskan perihal sikap Demokrat ke depan mengenai permintaan Denny kepada pimpinan DPR. Ia hanya mengatakan banyak jalan untuk menegakan kebenaran ketika ditanya apakah Fraksi Demokrat akan mempertimbangkan menyetujui usulan Denny.
“Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan untuk menegakkan kebenaran,” kata Syarief. (ARH)
