RADAR TANGSEL RATAS – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui penambahan anggaran untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Jumlahnya mencapai Rp 15 triliun. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.
Menurut Said, dengan penambahan tersebut maka anggaran IKN yang semula disepakati sebesar Rp 22 triliun selama tahun 2023 bertambah menjadi Rp 37 triliun.
“IKN tahun ini kami anggarkan Rp 22 triliun dan pemerintah menambah Rp 15 triliun tahun ini, sehingga totalnya jadi Rp 37 triliun yang disetujui,” ujar Said saat melakukan rapat dengan empat Menteri Koordinator, Jumat (9/6/2023).
Di sisi lain, dalam rapat yang sama, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Istana Negara di IKN bisa kelar dengan cepat. Targetnya, 17 Agustus 2024 nanti, istana sudah bisa dipakai untuk acara upacara dan juga perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
“Kita berharap, bukan berharap malah, harus 17 Agustus tahun depan kita ada acara di sana,” tegas Luhut.
Luhut yang kini dipercaya menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN juga mengungkapkan dirinya sudah menjaring banyak investasi dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, mulai dari investor Abu Dhabi, Singapura, hingga China.
“Kerja sama ini sekarang kita buka karena bidang saya sekarang diberikan. Itu nanti akan ada Abu Dhabi menggunakan INA, dan kemudian Shenzen dan juga beberapa negara middle east akan masuk ke kita,” ungkap Luhut.
“Kemarin kita jualan mengenai ini (proyek IKN) juga di Singapura, mereka sangat antusias dan mau masuk,” Luhut menambahkan.
Saat ini, kata Luhut, pemerintah bahkan tengah menyiapkan berbagai insentif bagi investor. Tak hanya itu, percepatan kejelasan status tanah dan model bisnis serta pengembangan kawasan terus dikejar.
Sebab, kata Luhut, status dan harga tanah menjadi sangat penting agar investor tertarik masuk ke IKN.
“Semua kuncinya di tanah dan harga tanah. Valuasi ini untuk menghitung. Setiap enam bulan harga tanah akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang dan harus menyelesaikan dengan itu,” tutur Luhut. (ARH)
