RADAR TANGSEL RATAS – Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara blak-blakan soal negosiasi penambahan porsi saham Indonesia di PT Freeport Indonesia. Jokowi secara tegas meminta saham milik Indonesia di PT Freeport Indonesia bertambah lebih dari 51% seperti saat ini. Dia menuturkan saat ini pemerintah masih terus melakukan pembicaraan dengan Freeport soal penambahan saham.
“(Tambahan saham) Terus ini masih terus pembicaraan khusus. Ini kita minta tambahan. Persentasenya bukan di 51 persen, tapi ada tambahan di persentase,” tutur Jokowi saat mengunjungi proyek pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023). “Yang jelas tidak lebih kecil, tapi lebih besar,” katanya lagi.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang juga hadir mendampingi Jokowi di Gresik menyatakan bahwa sampai saat ini pembahasan tentang penambahan saham di PT Freeport Indonesia itu sudah tinggal beberapa langkah lagi. Dia menegaskan porsi Indonesia akan lebih besar di Freeport.
Beberapa waktu sebelumnya, Bahlil pernah menyatakan bahwa pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10%. Hal itu seiring dengan rencana perpanjangan pengelolaan Freeport di Indonesia.
Menurut Bahlil, kepemilikan saham pemerintah di Freeport saat ini mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik. Dia berharap kepemilikan bisa bertambah menjadi 61%.
“Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4/2023) lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga pernah mengatakan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah dana untuk menambah kepemilikan saham tersebut.
“Ya harus punya duit dong kalo mau ngambil, masa gratisan,” ujar Arifin saat berbincang dengan media di Gresik, Jawa Timur, dikutip dari cnbcindonesia.com (8/5/2023).
Soal kesiapan dana, hal tersebut masih akan dibahas pada tahun 2041 mendatang. Arifin mengatakan penambahan 10% saham tersebut bisa saja dilakukan. Tapi ternyata penambahan kepemilikan saham Indonesia di Freeport baru bisa dilakukan setelah masa kontrak Freeport yang habis pada tahun 2041 mendatang diperpanjang.
“Itu (penambahan saham) bisa saja, tapi kan kita masih terikat dengan kontrak masa kerja yang sampai 2041, setelah 2041 (baru diambil). Freeport juga mau,” tutur Arifin.
Yang jelas, kata Menteri Arifin, Indonesia harus menyiapkan dana dalam menambah kepemilikan saham di Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu, nantinya Indonesia akan memiliki saham Freeport sebesar 61%.
Seperti diketahui, saat ini Freeport masih dalam proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang akan habis pada 2041. Pertimbangan untuk memperpanjang kembali masa kontrak diambil setelah melihat pendapatan PTFI yang terus membaik dari tahun ke tahun. (ARH)
