RADAR TANGSEL RATAS – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara usai isu akan dikudeta lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
Isu tersebut berembus usai Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat akhir pekan lalu. Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menyebut ada potensi pergantian ketua umum dalam Munaslub mendatang.
“Enggak ada (rapat dewan pakar), agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7/2023).
Menurut Airlangga, Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. “Forum tertinggi rakernas, rapim, munas,” ungkap Airlangga.
Ia lalu mengomentari soal isu munaslub yang disebut-sebut digelar untuk mencopotnya dari status calon presiden yang dipilih Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. “KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pada akhir pekan lalu. Rapat tersebut digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Minggu malam. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan rapat internal itu digelar terkait sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.
Ia menuturkan bahwa salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal itu terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres usungan partai berlambang pohon beringin itu.
“Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga, bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah itu bisa juga,” tutur Ridwan.
Dia juga menyatakan tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” ujarnya.
Dewan Pakar berencana mengubah kebijakan itu, kata Ridwan, karena elektabilitas Airlangga rendah. Pertimbangan itu diikuti dengan niat Dewan Pakar Partai Golkar mendongkel Airlangga dari jabatan ketua umum. (ARH)
