RADAR TANGSEL RATAS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto adalah kementerian yang paling banyak menghabiskan anggaran untuk belanja barang. Angkanya nyaris menyentuh Rp 21,5 triliun hingga semester I 2023.
“Untuk belanja barang, ini yang sempat disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) di sidang kabinet, Rp 147,4 triliun belanja, naik 2 persen. Kalau kita lihat komponen yang paling dominan dari belanja barang adalah di Kemenhan, Rp 21,5 triliun,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Sri Mulyani menuturkan bahwa penggunaan duit negara itu dipakai kantor Prabowo untuk pemeliharaan, perawatan, hingga peningkatan matra darat, laut, udara, dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista).
“Ini yang disampaikan bahwa dengan Kemenhan banyak membeli alat-alat sistem pertahanan, maka konsekuensinya belanja barang akan meningkat pada tahun-tahun sesudahnya karena setiap peralatan itu harus selalu dirawat,” tutur Sri Mulyani.
Lalu, selain Kemenhan, kementerian lain yang juga banyak belanja barang adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 14,9 triliun.
Kata Sri Mulyani, angka tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya alam (SDA), penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional.
Di posisi ketiga, ada Polri yang menggunakan anggaran Rp 13,6 triliun untuk belanja barang hingga semester I 2023 ini. Sri Mulyani menyebut Polri menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan atau dukungan logistik dan pelayanan kesehatan.
Kemudian, ada Kementerian Agama (Kemenag) yang memakai Rp12,2 triliun untuk penyaluran dana bos serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp7,4 triliun untuk pembentukan Badan Ad-Hoc jelang Pemilu 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan instansi pemerintah di bidang keamanan dan penegakan hukum untuk hati-hati membelanjakan anggaran, termasuk Kemenhan hingga Polri. Pasalnya, K/L ini mendapat alokasi dana jumbo mencapai Rp29,7 triliun.
Menurut Jokowi, hal itu perlu disampaikan karena realisasi belanja tersebut bakal berdampak pada pemeliharaan dan perawatan, yang pada akhirnya memperberat kondisi APBN.
“Perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar, Rp 29,7 triliun. Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan, irigasi, bendungan di angka Rp 23,5 triliun,” tutur Jokowi dalam arahan pengantar Sidang Kabinet, Senin (3/7/2023). (ARH)
