Kisruh Stadion JIS, Pj Gubernur DKI Heru Budi Minta BPKP Lakukan Audit

RADAR TANGSEL RATAS – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Audit tersebut juga akan melibatkan inspektorat DKI Jakarta. “Nanti audit Inspektorat, sama kami minta juga BPKP,” tutur Heru kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Meski demikian, Heru belum bisa memastikan kapan proses audit itu dilakukan. Ia hanya mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan audit terhadap JIS. “Ya nanti kita lihat, kan kemarin juga ada hasil audit BPK juga ada,” ungkapnya.

Seperti diketahui, polemik JIS mencuat ke publik usai stadion itu dipertimbangkan sebagai salah satu arena Piala Dunia U-17 pada November mendatang lantaran Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal digunakan untuk pergelaran konser band asal Inggris, Coldplay, sejak jauh-jauh hari. Tapi setelah JIS diinspeksi, ada sejumlah hal yang menjadi masalah. Belakangan, perusahaan jasa desain asal Inggris, Buro Happold, membantah kabar keterlibatan dalam mendesain JIS.

Melihat hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta pun mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan JIS yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan.

Sebelumnya, anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai usul pembentukan panitia khusus alias pansus untuk mengungkap masalah di Jakarta International Stadium (JIS) itu tidak tepat. Ia menyarankan masalah ini diperiksa oleh institusi lain.

“Lebih baik diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan,” tuturnya kepada wartawan (14 /7/2023).

Menurut Politikus PDIP itu, kalaupun membentuk DPRD DKI membentuk Pansus JIS, maka harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan niat kerja membenahi Jakarta. “Bukan orang yang itu-itu saja, hatinya musti niat kerja membenahi Jakarta, bukan yang lain,” katanya.

Sayangnya, Gilbert enggan menjelaskan makasud pernyataannya secara gamblang. Tapi ia menyarankan agar audit tersebut dilakukan oleh empat lembaga di atas untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di JIS. “Audit jauh lebih baik. Hasilnya lebih detail, objektif, dan tepat,” ucap dia.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana, mendukung inisiatif pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPPR), yang ingin merenovasi sejumlah fasilitas JIS.

Sebab, kata William, JIS menjadi opsi stadion penyelenggaraan Piala Dunia U-17. “Mendukung penuh pemerintah pusat untuk merenovasi JIS agar bisa dipakai ketika Piala Dunia U-17,” katanya dalam keterangan tertulis (2/7/2023).

Selain itu, William juga mendorong audit pembangunan yang tidak terencana pada JIS karena telah menghabiskan dana sekitar Rp 4,5 triliun yang 80 persennya diperoleh dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dana tersebut merupakan pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tahun 2020. (ARH)