Soal Gugatan Usia Cawapres, Demokrat Sebut SBY Sudah Mengendusnya Sejak Lama

0
29
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut telah lama mengendus upaya gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir Mei 2023 lalu. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menyatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi partainya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah lama mengendus upaya gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Syahrial menuturkan, SBY pernah menyinggung hal tersebut dalam diskusi dengan sejumlah elite Demokrat pada akhir Mei lalu. Tapi, kala itu isu tersebut belum ramai dibicarakan karena sejumlah elite politik masih fokus pada proses gugatan sistem pemilu.

“Pak SBY sudah mengendus langkah lain dari cawe-cawe yang sedang berlangsung,” kata Syahrial dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Menurut Syahrial, gugatan batas usia capres-cawapres di MK saat ini adalah langkah terakhir dari cawe-cawe yang bisa dimanfaatkan presiden. Langkah itu, menurut dia, dilakukan setelah upaya perpanjangan masa jabatan presiden kandas.

Syahrial juga yakin, SBY telah memprediksi bahwa Jokowi akan menjadi penentu akhir penetapan capres dan cawapres yang akan diusung partai suksesornya. Menurutnya, gugatan batas usia capres dan cawapres akan membuka pintu bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

BACA JUGA :  Menggunakan LCT, Indonesia Raih Apresiasi dari Negara-Negara Anggota ASEAN

“Secara normatif maka Wali Kota Solo Gibran Rakabuming berpeluang maju sebagai cawapres,” kata dia.

Meski demikian, Syahrial memprediksi langkah tersebut tidak akan berjalan mulus. Menurut dia, upaya itu akan menimbulkan prahara di tubuh parpol, terutama partai-partai yang memiliki kasus hukum.

“Tindakan tersebut bisa saja membuat prahara di tubuh partai politik, di mana independensi partai politik diberedel akibat pemimpinnya tersandung masalah hukum misalnya,” ujarnya.

Di sisi lain, politikus PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan MK agar bersikap konsisten. Menurut Hidayat, perubahan soal batas usia capres-cawapres merupakan kewenangan DPR alias open legal policy.

Menurut Hidayat, sikap MK itu telah berulang kali disampaikan sejak 2007 saat menolak gugatan batas usia pejabat negara. Bahkan, MK juga sempat menolak permohonan uji materi terkait usia calon kepala daerah yang diajukan oleh pemohon dari partai yang kini melakukan langkah serupa.

“Jangan sampai dugaan ini mendapatkan pembenaran, dengan ketidakkonsistenan MK dalam memutus perkara ini,” tutur Hidayat.

BACA JUGA :  Tanpa PDIP, Ganjarian Spartan Deklarasi Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres 2024

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan dirinya tak akan ikut campur atau intervensi terhadap proses gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pasal dalam UU Pemilu tentang batas usia minimal capres-cawapres. Dia mengatakan, gugatan tersebut merupakan kewenangan lembaga yudikatif. (ARH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini