Usulan Nama ‘Koalisi PBNU’ untuk Pendukung Pasangan Anies – Cak Imin Tuai Banyak Penolakan

0
177
Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai usulan nama 'Koalisi PBNU' mirip dengan ormas Islam sehingga kurang etis dan bisa menimbulkan protes atau kemarahan sebagian masyarakat Nahdliyin. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Baru-baru ini, muncul usulan nama “Koalisi PBNU’ bagi koalisi pendukung bakal capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan nama tersebut langsung menuai pro-kontra, bahkan ditentang oleh koalisi pendukung Anies-Cak Imin itu sendiri.

Usul pemakaian nama ‘Koalisi PBNU’ berasal dari Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim, padahal nama koalisi Anies-Cak Imin saat ini adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Lukmanul menyebut Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap ‘PBNU’.

“Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945,” kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Menurut Lukmanul, Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Anies dan Cak Imin disebut sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI.

“Kenapa saya mengusulkan nama Koalisi PBNU, karena pasangan Anies-Gus imin (AMIN) keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara,” ungkap Lukmanul.

BACA JUGA :  Soal Siapa Bakal Cagub DKI Jakarta yang Diusung NasDem, Sahroni: Anies Kali Maju Lagi, Gue Sih Enggak!

Komitmen terhadap kebhinekaan dan pluralisme, kata Lukmanul, merupakan komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal.

Kata Lukmanul, jika usulan itu disetujui, nama koalisi tersebut akan menepis anggapan Anies yang seolah-olah pro-khilafah. Menurutnya, nama koalisi itu akan menjawab keraguan dari masyarakat.

“Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro-khilafah,” ujarnya.

Lukmanul berharap nama koalisi itu akan disetujui oleh banyak pihak. Menurutnya Anies dan Cak Imin adalah tokoh yang akan mengawal kepentingan nasional, bukan kelompok semata.

“Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar, Anies-Gus Imin tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komit terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional (national interest),” paparnya.

Usul Lukmanul tadi mendapat penolakan dari internal koalisi. Partai NasDem tak menyetujui usulan nama tersebut. “Yang pertama, PBNU kan udah memiliki organisasi sendiri. Jadi janganlah bawa-bawa nama PBNU,” kata Bendum NasDem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

BACA JUGA :  Wow! Menkeu Sebut Kemenhan Sebagai Kementerian yang Paling Banyak Gunakan Anggaran untuk Belanja: Sentuh Rp 21,5 Triliun!

Menurut Sahroni, sikap partainya soal penamaan koalisi masih menunggu keputusan para pimpinan partai di koalisi pendukung Anies-Cak Imin.

“NasDem terkait nama koalisi tunggu para bos duduk bersama untuk menamakan tag line koalisi. Apapun usulan nama nanti tunggu para bos datang dan duduk bersama saja, baru tentukan nama tag line ke depan,” ujar Sahroni.

Ia juga mewanti-wanti penamaan itu bisa berdampak pada organisasi lainnya. Tak hanya itu, kata Sahroni, usulan nama ‘Koalisi PBNU’ juga bakal mendapat respons kurang sedap dari luar koalisi.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai usulan nama ‘Koalisi PBNU’ mirip dengan ormas Islam sehingga kurang etis.

“Saya kira sebaiknya membuat singkatan yang lebih familiar dan berarti positif, mudah diingat semua orang. Semisal ‘Anies Muhaimin’ menjadi ‘Amin’ yang berarti mohon kabulkan doa,” kata Gus Fahrur kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Menurut Gus Fahrur, nama itu sebaiknya tidak digunakan agar tidak menimbulkan polemik. Dia mengajak berbagai pihak saling menghargai. “Agar tidak menimbulkan polemik baru dengan PBNU. Mari saling menghargai dan berkampanye secara santun,” katanya.

BACA JUGA :  Terpilihnya Prabowo Sebagai Presiden RI Mendatang Disebut-sebut Membuat Singapura 'Menang Banyak', Kenapa Begitu?

Gus Fahrur juga menilai penggunaan nama ormas Islam terbesar di Indonesia untuk kepentingan kampanye adalah tindakan yang kurang etis dan bisa menimbulkan protes atau kemarahan sebagian masyarakat Nahdliyin.

“Sebagaimana warga PKB pasti merasa tidak suka, apabila ada pihak yang memakai PKB untuk singkatan plesetan lain misalnya Penggemar Kangkung dan Bayam. Sebaiknya kita lebih gentle dan percaya diri dengan merek sendiri, kan ada larangan penggunaan merek yang mirip,” tuturnya. (ARH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini