RADAR TANGSEL RATAS – Gara-gara Patung Bung Karno yang tidak mirip dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menegaskan tidak akan melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor yang melakukan pengerjaan patung itu jika tidak memperbaikinya.
Polemik ini muncul setelah wajah patung Bung Karno yang tidak mirip dengan Bung Karno aslinya itu viral di medsos. Patung tersebut tampak bertubuh gemuk dengan pipi yang tembem, berbeda dari patung-patung Bung Karno yang sudah ada sebelumnya. Baju yang dikenakan pada patung itu juga terlihat besar sehingga tubuh Bung Karno tampak tidak proporsional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim menyatakan prihatin atas polemik yang dinilai mempermalukan Banyuasin itu. Ia mengaku langsung mendapatkan banyak telepon yang menanyakan patung tersebut, termasuk dari komunitas seni Sumsel.
“Saya juga terkejut banyak yang menelepon menanyakan kenapa patung ini tidak sesuai dengan Bung Karno, ini lebih gempal dan mukanya agak lucu. Bahkan saya dikontak oleh komunitas seni rupa Sumsel, dia (komunitas) bilang ini memalukan,” ungkap Erwin, akhir pekan lalu.
Karena itu, kata Erwin, Pemkab Banyuasin langsung melakukan verifikasi ke lapangan. Pihak Pemkab menegaskan tidak akan membayar tender apabila proyek pembangunan patung Bung Karno itu tidak segera diperbaiki.
“Saya sudah mengontak Dinas PU untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi kan kegiatan ini belum selesai. Pekerjaannya belum selesai dan belum dibayar, masih bisa dilakukan perbaikan. Kami akan mengambil tindakan kalau tidak sesuai, tidak akan kami bayar,” ungkap Erwin.
Erwin juga menjelaskan bahwa proyek pembuatan patung itu dikerjakan oleh pihak ketiga dengan anggaran Rp 500 juta dan target penyelesaian 3 bulan. Pengerjaannya sendiri baru dimulai pada September 2023, dan pihak Pemkab baru membayar sebagian untuk kontrak awal.
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah patung Bung Karno itu hanya akan diperbaiki saja atau perlu dibongkar total. Erwin menyatakan masih menunggu laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
“Itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Tergantung (dibongkar atau perbaiki) karena saya belum mendapat laporan dari Kadis PU apakah nanti bisa direvisi tanpa harus bongkar apakah memang harus bongkar dari awal,” ujarnya. (ARH)
