Larang Anggotanya Demo Soal Sidang Usia Capres-Cawapres, PDIP: Akan Ada Karma Politik di Setiap Keputusan MK

0
104
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa pihak PDIP tidak perlu melakukan demo terkait sidang gugatan usia capres dan cawapres di MK. Kata Hasto, kebaikan dan keburukan nantinya akan tampak dengan sendirinya. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melarang simpatisan, anggota, kader, hingga pendukung bakal capres Ganjar Pranowo melakukan demo ke Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan batas usia capres-cawapres hari ini. Hasto menilai MK tak perlu didemo, lantaran kebaikan dan keburukan akan nampak pada akhirnya.

“Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan,” tutur Hasto dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

Menurut Hasto, pihak PDIP tidak perlu turun untuk merespons gugatan tersebut. Kata Hasto, kebaikan dan keburukan nantinya akan tampak dengan sendirinya.

“Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya, selain itu politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan,” ujar Hasto.

Selain itu, Hasto juga memperingatkan ketika norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Dia menyebut akan ada karma politik di setiap keputusan MK.

BACA JUGA :  Bikin Heboh! 32 Biksu Jalan Kaki dari Thailand Menuju Candi Borobudur di Jawa Tengah untuk Rayakan Waisak

“Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi,” ujar dia.

Meski demikian, Hasto meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya. Dia juga yakin MK tidak akan menambahkan materi muatan yang baru, karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.

“Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pada politik sekiranya dilanggar,” ungkap Hasto. “Jadi daripada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai,” katanya lagi. (ARH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini