Tak Mau Terang-terangan, Delapan Organisasi Kades yang Tergabung dalam ‘Desa Bersatu’ Beri Sinyal Dukung Prabowo-Gibran

0
37
Koordinator Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asri Anas menegaskan bahwa pihaknya tidak mau secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberi sinyal dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sinyal dukungan itu ditunjukkan dengan langkah Desa Bersatu yang mengundang Prabowo-Gibran di acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Menurut Koordinator Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asri Anas, Prabowo-Gibran adalah pasangan capres dan cawapres yang peduli dengan desa. Asri lalu menuturkan bahwa Desa Bersatu memiliki empat poin penting yang diharapkan bisa diakomodir capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Poin pertama, kata Anas, reformasi tata kelola desa dan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar bersifat afirmatif. Kedua, evaluasi pendamping desa.

Ketiga, memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintahan desa. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa.

“Poin-poin ini kelihatannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespons. Buat kami, kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa,” tutur Anas.

BACA JUGA :  Polemik Pencopotan Brigen Endar, Novel Baswedan: Firli Bahuri Memang Arogan!

Meski demikian, Anas menegaskan bahwa pihaknya tidak mau secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, kata Anas, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 490, bahwa kepala desa dilarang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

“Kalau mau memberikan dukungannya penuh kepada capres atau cawapres, tidak harus deklarasi kalau kami mau,” ungkap Anas. “Yang pasti buat kami adalah kan teman-teman tahu yang namanya kepala desa, yang namanya BPD, yang namanya perangkat kalau sudah menyatu rasanya gampang untuk menggerakkan desa,” ia menambahkan.

Lebih lanjut, Anas menambahkan bahwa pihaknya juga tak menutup komunikasi dengan pasangan capres-cawapres lainnya, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Kami juga sebenarnya berkomunikasi dengan seluruh capres karena buat kami organisasi desa ini kan hanya satu, 2024 menjadikan momentum untuk mencari sosok pemimpin yang benar-benar,” tuturnya.

Sebagai informasi, Desa Bersatu merupakan lembaga perjuangan bersama yang dibentuk oleh DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).

BACA JUGA :  Kader PDIP Diingatkan J. J. Rizal, Persatuan Indonesia Muncul dari Semangat Kebhinekaan dan Sikap Progresif Revolusioner para Pemuda

Ada pula DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), sert Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. (ARH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini