Anggaran Negara Minim, Proyek IKN Terancam Batal Pasca Pilpres 2024?

0
67
Pembangunan IKN Nusantara dinilai oleh Anies Baswedan sebagai proyek besar yang tidak akan membuat pemerataan di Indonesia. Bahkan jika kelak terpilih jadi presiden, Anies berjanji akan mengkaji ulang kelanjutan proyek tersebut. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Semua sepertinya menyadari, kepastian masa depan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) digoyang habis-habisan dalam masa kampanye Pemilihan Presiden 2024. Padahal, saat ini megaproyek tersebut tengah berjalan dan aparatur negara ditargetkan pindah secara bertahap mulai tahun depan.

Dan seperti diketahui bersama, indikasi dibatalkannya proyek besar tersebut sebenarnya muncul dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang berkali-kali melontarkan kritikan terkait proyek pemindahan ibu kota Jakarta. Jika kelak terpilih jadi presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan mengkaji ulang kelanjutan proyek tersebut.

Menurut Anies, anggaran yang dimiliki negara sedikit, sehingga lebih baik dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. “Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang,” kata Anies Baswedan dalam sebuah acara diskusi di Bandung, Senin (18/12/2023).

Memang, proyek-proyek nasional dengan skala besar seperti IKN selalu menjadi keputusan politik, selain pertimbangan ekonomi. Tidak jarang proyek yang digagas oleh satu pemimpin tingkat nasional dibatalkan ketika rezim berganti.

BACA JUGA :  DTKJ Usul Tarif TransJakarta ke Bandara Soetta Rp 5.000, Pemprov DKI: Hal Itu bakal Dibahas

Pernyataan yang dilontarkan Anies di atas langsung mendapatkan respons keras dari sang kepala negara. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan IKN diperlukan untuk memeratakan pembangunan di Indonesia. “Justru kebalikannya kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris,” tutur Jokowi beberapa waktu lalu.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung bahwa pembangunan IKN merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilakukan. “Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan tapi IKN itu sudah ada UU sudah ada undang-undangnya,” ujar Jokowi. (ARH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini