Soal Pernyataan Anggaran Rp 700 Triliun untuk Alutsista Bekas, Tim AMIN Meluruskan

RADAR TANGSEL RATAS – Pada Debat Ketiga Pilpres 2024, Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan. Anies menyinggung terkait anggaran Rp 700 triliun yang ia sebut untuk membeli alat-alat alutsista bekas. Hal itu disampaikan Anies di panggung debat Istora Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (7/1).

“Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah,” tutur Anies.

Menurut juru bicara Anies Baswedan, Billy David, sebenarnya data anggaran Kemhan ya selama 5 tahun ya. Kalau kemarin kan Tempo juga sempat lakukan fact check, beberapa media lakukan fact check. Bahwa anggaran terakhir 2021 apa 2020 cuma Rp 131 T jadi yang Rp 700 T saya luruskan dari awal disclaimer bahwa itu anggaran 5 tahun selama 2019-2024,” kata juru bicara Anies Baswedan, Billy David, kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Menurut Billy, ada dua alasan soal ketidakterbukaan Prabowo soal anggaran tersebut selain bersifat rahasia. Alasan yang pertama, proses legislasi Komisi I DPR yang beberapa kali dilakukan secara tertutup dengan Kemhan.

“Dan kalau proses keterbukaan itu ada dua hal yang pertama ketika Pak Prabowo saya kutip pernyataannya bahwa ada 2 alasan kenapa itu nggak dibuka selain bersifat rahasia. Yang pertama tentang proses legislasi di Komisi I, kita beberapa kali ingat dengan mudah sekali menemukan bahwa beberapa kali pertemuan Komisi I dengan Kemhan dilakukan secara tertutup,” katanya.

“Bahkan hasilnya pun saya belum dalami detil tetapi saya rasa juga sebenarnya tidak bisa terbuka itu diakses oleh publik, itu yang pertama, Billy menambahkan.

Kedua, partai politik di dalam Komisi I DPR yang disebutkan Prabowo saat debat itu merupakan proses legislasi. Menurutnya, hal ini lebih baik dikomentari oleh para partai politik.

“Kemudian juga tentang partai politik yang disebutkan beliau ya itu kan proses legislasi semua parpol pasti punya kewenangan, punya diskusi, punya dinamika ketika proses pembahasan berlangsung. Dan ranah itu sih kita masuk ke ranahnya parpol lebih baik parpol yang komentari,” tuturnya.

Billy menilai tak semua rapat legislasi bisa terbuka secara publik. Ia pun menegaskan bahwa anggaran Rp 700 T bukan untuk pembelian alutsista bekas melainkan anggaran Kemhan selama 5 tahun.

“Tetapi point saya tadi itu, ya berkaca aja bahwa nggak semua rapat legislasi bisa terbuka secara publik dan datanya bisa kita mudah dengan temukan. Nggak hanya satu kali rapat ya, nggak hanya satu kali pertemuan tapi beberapa kali pertemuan rapat dengan komisi I,” ungkao Billy. “Iya gitu (bukan untuk pembelian alutsista bekas melainkan anggaran Kemhan selama 5 tahun),” Billy melanjutkan. (ARH)