Dinilai Telah Menyudutkan Salah Satu Paslon Presiden, Sutradara Film ‘Dirty Vote’ Dilaporkan ke Bareskrim Polri

RADAR TANGSEL RATAS – Sutradara film dokumenter ‘Dirty Vote’, Dandhy Dwi Laksono, dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) ke Bareskrim Polri karena dinilai telah menyudutkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden yang tengah berkompetisi di Pemilu 2024. Bahkan tiga ahli hukum tata negara yang terlibat di film dokumenter tersebut juga ikut dilaporkan.

Menurut Ketua Umum Foksi, M Natsir Sahib, film dokumenter Dirty Vote itu telah membuat kegaduhan di masa tenang Pemilu dan menyudutkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden yang tengah berkompetisi di Pemilu 2024.

“Dalam hal ini, kami berkonsultasi dengan pihak Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pelangaran Pemilu yang di Lakukan oleh tiga akademisi yakni Feri Amsari, Zainal Arifin Muhtar, Bivitri Susantri serta Dandy Laksono selaku Sutradara Dirty Vote,” tutur Natsir kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Natsir menilai, waktu penayangan film yang hingga saat ini telah ditonton lebih dari 7 juta orang itu membuat kegaduhan di masa tenang di Pemilu 2024. “Karena dengan waktu di masa tenang pemilu memunculkan sebuah film dokumenter tentang kecurangan pemilu yang bertujuan untuk membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres yang bertentangan dengan UU Pemilu yang mengatur tentang masa tenang,” ujarnya.

Selain itu, Natsir juga menyebut keterlibatan tiga akademisi dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat dijabat oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, juga berbau politis karena Mahfud MD saat ini adalah salah satu konstestan Pilpres 2024.

“Kami menilai para akademisi tersebut telah menghancurkan tatanan demokrasi dengan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga munculnya gejolak di masyarakat dengan fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat. Ini daya rusaknya luar biasa di tengah masyarakat,” ujar Natsir.

Dandhy sendiri mengaku mulanya tak mau membahas terkait ada atau tidaknya ancaman setelah penayangan film yang melibatkan tiga ahli hukum tata negara itu. “Kalau ancaman, saya cenderung untuk tidak ingin membahas. Sama-sama yang kita ketahui ada laporan masuk ke Bareskrim, dan saya pikir yasudah nanti kita lihat saja arahnya ke mana,” ungkap Dandhy di Forum Webinar Bedah Film Dirty Votes untuk Kawal Pemilu Jurdil, Selasa (13/2/2024).

Dandhy berharap pihak Kepolisian bisa memilah terkait laporan itu. Sebab, ia memiliki data atau informasi yang solid terkait pembuatan film itu. Ia pun menyinggung laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

“Mudah-mudahan polisi juga cukup cerdas untuk melihat laporan itu dalam konteks sosial politik yang sedang terjadi dan tidak terulang kejadian seperti laporan Luhut kepada Haris dan Fatia dan kemudian menghabiskan uang negara dan resource negara untuk melayani laporan seorang pejabat yang dikalahkan di pengadilan,” ujarnya.

Dandhy juga menuturkan bahwa dirinya tidak terlalu risau terhadap pelaporan tersebut karena memiliki material yang butuhkan untuk dijadikan alasan. Yang pertama, kata dia, yakni data atau informasi yang solid dan kredibel. Kedua, barisan orang-orang yang punya integritas. Dan yang ketiga adalah independensi dalam hal stand poin politik.

“Jadi tiga itu yang bikin saya confidence, dan memang di pertemuan pertama saya sampaikan bahwa saya enggak mau ada yang terafiliasi dengan paslon 1, 2, 3 yang terlibat dalam film ini. Saya ingin tutup semua pintu untuk kemungkinan orang melintir, melemahkan,” ungkap Dandhy. (ARH)