Senator DKI (Bang Dailami Firdaus) Tolak Keras Penonaktifan NIK, Jangan Sampai Warga Betawi Terpinggirkan

0
86

RADAR TANGSEL RATAS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus menolak keras dan keberatan dengan rencana penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pemerintah provinsi (pemprov). Pemprov DKI Jakarta berencana membuat kebijakan kontroversial.

Yakni, menonaktifkan NIK warga DKI Jakarta yang tidak tinggal lagi di Jakarta. Kata Bang Dai, sapaan akrab Dailami Firdaus, penonaktifan NIK itu harus dilakukan secara hati-hati.

Mengapa demikian? Hal itu, menurutnya, dikarenakan akan berdampak pada warga betawi yang semakin terpinggirkan.

“Sebaiknya penonaktifan NIK itu dikaji secara matang. Kalau pun dipaksakan, bisa setelah Jakarta resmi sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) agar tidak melulu mengubah data,” ujar Bang Dai, dalam keterangan tertulisnya, kepada Kantor Berita ratas.id RADAR TANGSEL, Rabu malam, 28 Februari 2024.

Apalagi, saat ini, lanjutnya, banyak masyarakat betawi atau warga asli Jakarta yang terpinggirkan karena terdampak pembangunan. “Ini harus dipertimbangkan karena dengan KTP DKI, mereka berharap masih menjadi warga DKI karena mendapatkan berbagai kemudahan,” paparnya.

Pemprov DKI Jakarta harus Cermat

BACA JUGA :  Dirjen Kekayaan Intelektual Sebut Citayam Fashion Week yang Diajukan Baim Wong Dalam Proses Pendaftaran Merek

Senator DKI Jakarta itu menegaskan, Pemprov DKI Jakarta harus cermat menerapkan penonaktifan NIK tersebut. Hal ini, ungkapnya, dapat dilakukan dengan sinkronisasi data kependudukan.

“Yakni dengan data lain seperti data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bisa dicek, apakah warga dengan NIK itu masih terdaftar di DPT dan bagaimana keikutsertaan mereka di Pemilu 2024 ini? Kalau memang benar-benar NIK itu tidak digunakan, berarti bisa dinonaktifkan. Tapi, jika ternyata dia masih dipakai dan hidupnya di Jakarta, harus dipertimbangkan lebih lanjut,” tukas Bang Dai.

Berpengaruh pada Seluruh Hak Warga

Bang Dai menandaskan, NIK yang dinonaktifkan akan berpengaruh kepada seluruh hak warga untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan seperti perbankan, kesehatan, surat menyurat kendaraan dan lain sebagainya. “Apa urgensi dari kebijakan ini? Bila permasalahannya adalah bertujuan untuk pemberian bantuan sosial atau bansos, maka bisa lebih tepat sasaran dan akurat. Maka solusinya tidak perlu penonaktifkan, tetapi cukup validasi kelayakan sebagai penerima atau tidak,” tegas Bang Dai.

Dinas Dukcapil DKI harus Kaji Kebijakan

BACA JUGA :  JIS Grand Launching Minggu Depan, Ada Pertandingan Bola Internasional hingga Konser Musik

Putra mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, (Almarhumah) Hj. Tuty Alawiyah itu menegaskan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta harus mengkaji dan mempertimbangkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini, tanya Bang Dai, apakah berlaku juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta atau hanya untuk masyarakat?

“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan polemik baru dan membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

Rencana Penonaktifan NIK

Sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin memastikan, penonaktifan NIK masih menunggu pengumuman resmi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 20 Maret 2024. Semula, rencana penonaktifan NIK itu akan dilakukan mulai awal Maret 2024.

“Memang, ini hasil rekomendasi dari Komisi A DPRD DKI Jakarta pada saat kami paparan sosialisasi tahun lalu,” ungkap Budi.

Ia menerangkan, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan mengingat keakuratan data dapat memengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan keberadaban kehidupan masyarakat yang madani dan sejahtera.

BACA JUGA :  Kisruh Kampung Bayam Dinilai Ada yang Mendalangi, Jakpro Jangan Cuci Tangan

“Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pascapemilu. Saat ini, kami masih menunggu hasil resmi dari KPU,” kata Budi.

Direncanakan, pelaksanaan penonaktifan NIK warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta secara bertahap dilakukan setiap bulan. Mulai dari yang sudah meninggal dunia, dan RT yang sudah tidak ada, tetapi masih tertera di KTP yang dipergunakan masyarakat.

Tercatat, warga yang sudah meninggal sebanyak 81 ribu dan RT tidak ada sebanyak 13 ribu. Dari kedua kategori tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Keberatan dari pemilik rumah/kontrakan/bangunan,
2. penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun,
3. pencekalan dari instansi/lembaga hukum terkait,
4. wajib KTP-elektronik yang tidak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib KTP.

Dinas Dukcapil DKI juga berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ber-KTP DKI. Baik yang berada di luar DKI Jakarta maupun yang bertempat tinggal di Wilayah DKI Jakarta terkait sejak September 2023. (AGS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini