RADAR TANGSEL RATAS – Ketua DPP PDI-Perjuangan Said Abdullah turut angkat suara terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut, presiden terpilih Prabowo Subianto akan umumkan susunan kabinet pada 21 Oktober 2024.
Said berkata, urusan kabinet merupakan wewenang dan hak prerogatif presiden. Untuk itu, ia mengatakan, PDI-Perjuangan tak memiliki kapasitas untuk menilai rencana Prabowo dalam menyusun kabinet.
“Bahwa urusan kabinet kewenangan sepenuhnya prerogatif presiden. Kami tidak punya prevensi untuk menilai apa yang dilakukan oleh bapak presiden,” ucap Said saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
Said pun meyakini, kabinet zaken yang dijanjikan Prabowo dapat terealisasi dengan terisi figur profesional. “Kami yakin bahwa zaken Kabinet yang pernah dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu akan menjadi kenyataan, realitas,” tuturnya.
Said pun berpesan agar pos kementerian strategis dapat diisi dari kalangan profesional, salah satunya untuk pos Kemenkeu dan Bappenas.
“Hanya saya minta untuk hal-hal kalau bisa menghimbau, bukan meminta lah ya kementerian-kementerian yang strategik hendaknya itu bisa diberikan kepada para orang-orang tokoh yang memang profesional. Seperti Kementerian Keuangan, bappenas dan lain-lain karena itu penting,” tutur Said.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Prabowo memiliki rencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober 2024 atau sehari setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2024–2029.
Prabowo menyampaikan rencananya itu kepada Luhut saat keduanya menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2024). Hal itu disampaikan Luhut saat hadiri acara peluncuran buku di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (hds)
