Prabowo Ajak Pejabat Negara Hidup Bersih dari Korupsi, Kata Pengamat, Pepatah “Ikan Busuk dari Kepala” sangat Tepat

RATAS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam pidato saat pelantikan sebagai orang nomor 1 di negeri ini mengajak para pejabat negara agar hidup bersih dari korupsi. Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho pun menimpali, pepatah “ikan busuk dari kepala” itu sangat tepat.

Kandidat doktor hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (UNAIR) ini, pepatah tersebut memiliki makna yang sangat relevan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Pepatah itu, ujarnya, mengisyaratkan bahwa jika ada kerusakan atau keburukan dalam suatu sistem, terutama dalam hal ini negara, maka kerusakan tersebut sering kali dimulai dari pimpinannya.

Aktivis antikorupsi itu pun mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang menyinggung pentingnya pejabat negara untuk hidup bersih dan menjadi teladan rakyat. Ujar Hardjuno, ini adalah ajakan yang sangat tepat di tengah situasi masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka.

“Pidato Prabowo adalah pengingat keras bahwa pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, melainkan juga harus menjadi contoh moral dan etika untuk masyarakat. Ini bukan hanya soal kebijakan anti-korupsi, melainkan juga tentang bagaimana pemimpin hidup dan menjalankan tugasnya sehari-hari,” ungkap Hardjuno, dalam keterangan resminya, kepada Kantor Berita ratas.id, Rabu, 23 Oktober 2024.

Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum Dimulai dari Pemimpin

Pria yang juga sekretaris jenderal Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) itu menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus dimulai dari pemimpin. “Jika pemimpinnya berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap korupsi, maka ini akan menjadi sinyal kuat untuk semua aparat di bawahnya. Sebaliknya, jika pemimpin terlihat lunak atau bahkan terlibat dalam korupsi, maka tidak ada harapan bagi sistem untuk berubah,” cetusnya.

Penegakan Hukum yang Independen

Dikatakan Hardjuno, salah satu langkah penting untuk memberantas korupsi adalah memperkuat penegakan hukum yang independen. “Lembaga seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik. Kita sering melihat bagaimana proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat terganggu oleh tekanan politik atau kekuatan lainnya,” tukasnya.

Bangun Budaya Integritas sejak Dini

Hardjuno pun menekankan pentingnya membangun budaya integritas sejak dini, terutama di kalangan pejabat publik. “Selain penegakan hukum, kita juga perlu membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hanya dengan cara ini kita bisa menciptakan generasi pemimpin yang lebih baik di masa depan,” ucapnya.

Dukung Penuh Komitmen Presiden Perangi Korupsi

Pegiat antikorupsi itu pun mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto. Yakni dalam upaya memerangi korupsi yang makin tumbuh subur di Indonesia.

“Sebab, korupsi di Indonesia bukan hanya tentang perilaku individu, melainkan juga mencerminkan lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin,” terangnya.

Soroti Pidato Prabowo

Pidato Presiden Prabowo, urai Hardjuno, secara tidak langsung menyoroti bahwa selama ini masih banyak pemimpin yang belum memberi contoh baik dalam hal integritas dan pemberantasan korupsi.
Bahkan, lanjutna, banyak dari mereka yang justru terjerat kasus korupsi itu sendiri.

Ia mengaku, sejarah korupsi di Indonesia telah menunjukkan banyak contoh yang dapat dilihat yakni para pejabat tinggi, termasuk pemimpin di tingkat nasional, terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan negara. “Bukan hanya 1 atau 2 kasus, melainkan kita bisa melihat banyaknya mantan menteri, kepala daerah, hingga pejabat tinggi lainnya yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menunjukkan bahwa memang ada masalah serius di tingkat pemimpin,” tegas Hardjuno.

Dia menambahkan bahwa korupsi di Indonesia, kini, berjamaah. Salah satu pemicunya lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin.

“Jika seorang pemimpin tidak bersikap tegas dan berintegritas dalam menegakkan hukum, maka ini akan merembes ke bawah dan mempengaruhi seluruh aparat negara. Inilah yang dimaksud dengan ‘ikan busuk dari kepala.’ Kerusakan di pucuk pimpinan bisa dengan mudah menyebar ke seluruh bagian,” jelasnya.

Dirinya juga mengakui tidak semua pemimpin Indonesia berprilaku korup. Terbukti, sambungnya, masih ada pemimpin yang bersih dan berintegritas.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pemimpin lainnya yang justru memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
“Kita sudah melihat bagaimana banyak pemimpin yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan lingkungannya. Bahkan, ketika rakyat masih mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang korup telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan bangsa,” pungkas Hardjuno. (AGS)