RATAS – Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terkait penerimaan sampah akan berakhir pada 31 Desember 2024. Hingga kini, Pemkab Pandeglang belum memutuskan untuk melanjutkan kerja sama tersebut.
“Sesuai dengan perjanjian yang ada, pembuangan sampah dari Pemkab Serang ke Pandeglang berakhir pada 31 Desember 2024. Saat ini, belum ada wacana untuk perpanjangan kerja sama itu,” ujar Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang, Winarno, saat diwawancarai, Kamis (19/12/2024).
Winarno menjelaskan bahwa Pemkab Pandeglang saat ini tengah memprioritaskan pembenahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cigeulis. TPST tersebut dirancang untuk menangani sampah dari wilayah Pandeglang dan sekitarnya.
“TPST Cigeulis kami prioritaskan untuk sampah dari Pandeglang. Namun, sepanjang kami mampu mengelola sampah organik dan non-organik dengan baik, kerja sama seperti ini tetap bisa menjadi bahan pertimbangan, tergantung pada manfaat atau kerugiannya,” tambahnya.
Sebelumnya, kerja sama yang berlangsung selama empat bulan antara Pemkab Pandeglang, Pemkab Serang, dan Pemkot Tangsel disebut memberikan keuntungan finansial. Pemkab Pandeglang mengaku memperoleh pendapatan hingga ratusan juta rupiah setiap pekan dari kesepakatan tersebut.
“Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan MoU antara kepala daerah, yaitu Bupati Pandeglang, Bupati Serang, dan Wali Kota Tangsel. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan sampah di Pandeglang,” jelas Winarno pada kesempatan sebelumnya, Rabu (11/9/2024).
Meski demikian, belum ada keputusan apakah kerja sama akan diperpanjang atau tidak setelah perjanjian saat ini berakhir. Pemkab Pandeglang masih menimbang manfaat dan tantangan dari kerja sama pengelolaan sampah ini untuk memastikan keberlanjutannya sejalan dengan prioritas daerah.
Winarno juga menegaskan bahwa aspek pengelolaan sampah yang lebih mandiri menjadi fokus utama. Keberlanjutan kerja sama akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, efisiensi pengelolaan sampah, serta dampak ekonomi bagi Pandeglang.
“Kalau ada masukan dari pihak luar, seperti mahasiswa atau masyarakat, tentu bisa menjadi bahan pertimbangan. Namun, prioritas kami tetap pada pengelolaan yang efisien untuk daerah sendiri,” pungkasnya. (HDS)
