RATAS – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. Ia meminta Presiden dan DPR segera turun tangan untuk mengusut dan menuntaskan persoalan ini.
Kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum Bank Indonesia (BI) dan sejumlah bank swasta menunjukkan “kondisi mengerikan” bagi perekonomian nasional. Kepercayaan terhadap BI, sebagai penjaga stabilitas ekonomi, kini berada di ujung tanduk.
Menurut Uchok Sky Khadafi, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran aturan, tetapi juga mengancam integritas dan kredibilitas institusi yang menjadi pilar sistem keuangan Indonesia.
Berdasarkan dokumen yang dipelajari CBA, terdapat empat kali penyaluran dana dari BI ke rekening rekayasa individual:
- 6 Oktober 1997 sebesar Rp239,6 miliar,
- 12 November 1997 sebesar Rp120,6 miliar,
- 11 Desember 1997 sebesar Rp159,5 miliar, dan
- 31 Desember 1997 sebesar Rp486,2 miliar.
Total dana yang disalurkan mencapai Rp1,015 triliun.
Sebelumnya, CBA juga menyoroti keberadaan rekening rekayasa individual atas nama Centris International Bank (CIB) dengan nomor 523.551.000. Rekening ini diketahui ikut melakukan transaksi kliring dalam call money overnight antara Bank Centris Internasional (BCI) nomor 523.551.0016 dengan sejumlah bank swasta seperti Bank Mega, Bank Sino, dan Bank BTPN.
“Rekening rekayasa ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap aturan perbankan yang berlaku. Perbuatan ini memperlihatkan bagaimana kepentingan segelintir pihak mampu mengorbankan integritas sistem keuangan nasional,” jelas Uchok.
Desakan kepada Presiden dan DPR
Uchok mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak tinggal diam. Menurutnya, kasus ini tidak boleh dianggap remeh atau dibiarkan tanpa penyelesaian yang tuntas.
“Presiden dan DPR harus segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dan menggelar rapat khusus untuk mengusut tuntas perkara ini. Jangan anggap remeh dan main-main dengan masalah yang menyangkut kepercayaan publik terhadap bank sentral,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada stabilitas sistem perbankan nasional. “Integritas BI sebagai bank sentral dipertaruhkan. Jika ini terus dibiarkan, kepercayaan investor terhadap sistem keuangan kita akan runtuh,” tegasnya.
Surat Terbuka Pemegang Saham Bank Centris
Pemegang saham Bank Centris Internasional telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, mereka meminta perhatian serius Presiden untuk menindaklanjuti kasus yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Surat terbuka tersebut juga menyoroti keberadaan rekening rekayasa di BI sebagai bukti nyata penyalahgunaan wewenang yang melibatkan otoritas keuangan negara. Pemegang saham melaporkan adanya praktik “bank dalam bank di Bank Indonesia” selama masa penyaluran BLBI dan mendesak tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti terlibat.
Surat tersebut mengingatkan bahwa jika persoalan tidak diselesaikan, akan timbul krisis kepercayaan. Bank-bank nasional dapat kehilangan kepercayaan terhadap BI, yang berpotensi memicu penarikan Surat Berharga Negara (SBN) dan produk keuangan lainnya senilai Rp4.500 triliun. Penarikan dana besar-besaran ini dapat mengeringkan likuiditas negara, membuat produk keuangan Indonesia tidak lagi diterima di pasar global, dan memicu rush perbankan yang berujung pada krisis multidimensi.
Ancaman bagi Kredibilitas Ekonomi Indonesia
Uchok menegaskan bahwa Presiden dan DPR perlu mewaspadai dampak ini. Menurutnya, kasus ini menambah deretan panjang skandal keuangan yang mencoreng wajah perekonomian Indonesia. Keberadaan rekening rekayasa yang memungkinkan transaksi ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan di tubuh BI pada saat itu.
“Negara ini membutuhkan ketegasan dalam menegakkan hukum. Jika kasus sebesar ini tidak diselesaikan dengan tuntas, bagaimana kita bisa berharap investor percaya pada integritas sistem keuangan kita?” tutup Uchok Sky Khadafi.
Kini, bola ada di tangan Presiden dan DPR. Rakyat menunggu langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. (HDS)