RATAS – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diisukan akan terdampak reshuffle Kabinet Merah Putih yang sempat digaungkan Presiden Prabowo Subianto, menyusul kebijakan terkait gas elpiji 3 kg yang memicu polemik di masyarakat.
Menanggapi isu tersebut, Partai Golkar menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil Bahlil sudah melalui persetujuan Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa Bahlil hanya menjalankan tugas yang diberikan Presiden, meski kebijakan pelarangan penjualan elpiji 3 kg secara eceran menuai kritik.
“Ya biasa saja. Yang penting Presiden kasih tugas apa, dikerjakan. Kira-kira begitu,” ujar Doli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Doli menambahkan, seluruh kader Golkar yang ditempatkan di kabinet adalah kader terbaik, termasuk Bahlil. “Ada delapan kader terbaik kami, termasuk ketua umum kami. Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya, karena dia terbaik, dia dipilih jadi ketum,” katanya.
Doli menegaskan bahwa tantangan di lapangan adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dihadapi setiap menteri, dan Presiden adalah pihak yang berhak menilai kinerja mereka.
“Semua kader Golkar bekerja secara maksimal, loyal terhadap Presiden, dan berdedikasi untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” imbuh Doli. Ia juga meyakini bahwa tidak ada menteri yang membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan Presiden.
“Tidak mungkin ada menteri yang berani membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden. Semua pasti atas arahan atau koordinasi dengan Presiden,” tegasnya.
Doli menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan penjualan elpiji 3 kg secara eceran bertujuan untuk mengatur tata niaga gas subsidi demi kepentingan jangka panjang. “Pengaturan tata niaga itu kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang. Ibarat orang sakit, kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu. Suntik itu sakit, tapi hasilnya untuk kebaikan,” jelasnya.
Namun, kebijakan tersebut memicu protes keras dari masyarakat karena dianggap menyulitkan akses terhadap gas subsidi. Bahkan, seorang lansia di Pamulang, Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia setelah kelelahan mengantre LPG 3 kg.
Melihat situasi tersebut, Presiden Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Presiden tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengecer menjual elpiji 3 kg.
“Melihat situasi di masyarakat, Presiden turun tangan menginstruksikan agar pengecer bisa kembali berjualan elpiji subsidi. Pengecer juga akan dijadikan sub-pangkalan dengan administrasi yang berjalan sambil lalu,” ujar Dasco di Gedung DPR, Selasa (4/2/2025).
Meski kebijakan tersebut telah dibatalkan, isu reshuffle kabinet terus bergulir. Namun, Partai Golkar tetap yakin bahwa semua kebijakan kadernya sudah sesuai arahan Presiden dan akan terus mendukung penuh pemerintahan Prabowo. (HDS)
