Korupsi Pengelolaan Sampah Rp75,9 Miliar: Dana Mengalir Jauh, Publik Pertanyakan Peran Pengawas

Korupsi  Pengelolaan Sampah Rp75,9 Miliar: Dana Mengalir Jauh, Publik Pertanyakan Peran Pengawas

RATAS, — Kasus korupsi pengelolaan sampah senilai Rp75,9 miliar di Kota Tangerang Selatan mendapat sorotan tajam. Meski mendapat apresiasi atas pengungkapan kasus ini, publik tetap mempertanyakan komitmen penegakan hukum, terutama karena aliran dana diduga menyebar luas hingga ke luar kota.

Ketua Yayasan dan Lembaga Konsumen Paragon (YLKP), Puji Iman Jakarsih, SH, menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten harus mengusut tuntas perkara ini. Menurutnya, aliran dana korupsi tersebut sudah menjalar bak lirik lagu “Bengawan Solo”.

“Ya, masyarakat sudah menilai seperti itu. Anda lihat sendiri, dari ASN hingga anggota DPRD Kota Tangerang Selatan semuanya bungkam. Padahal mereka punya fungsi pengawasan dan kontrol. Kok bisa diam? Ada apa?” ujar Puji kepada wartawan, Sabtu (26/4/2025).

Ia menambahkan, besar kemungkinan aliran dana korupsi ini telah menyasar ke banyak pihak. “Saya berharap penegak hukum bisa mengungkap siapa saja yang terlibat, apakah ada aktor intelektual yang kini melarikan diri seperti Harun Masiku, atau justru ada yang masih bebas berkeliaran di wilayah Banten dan Tangsel,” ujarnya.

Diketahui, Kejati Banten telah menetapkan beberapa pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang Selatan sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. Namun, penelusuran terhadap aliran dana masih berlangsung.

“Ini tugas berat tapi mulia. Rakyat Banten menunggu hasilnya. Apalagi gubernur terpilih berasal dari Tangerang dan merupakan kader partai milik presiden yang selama ini menggaungkan semangat anti-korupsi menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Puji.

Lebih lanjut, Puji menekankan bahwa koruptor adalah musuh rakyat yang harus dimiskinkan. Ia juga menyoroti peran Inspektorat Pemerintah Kota Tangsel yang dinilainya belum maksimal.

“Inspektorat sebagai APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) digaji oleh negara, seharusnya menjalankan tugas dengan baik, bukan sekadar makan gaji buta,” tambahnya.

Menurutnya, tugas utama APIP seharusnya meliputi:

1. Pengawasan Internal: Menjamin kegiatan pemerintah sesuai aturan dan kebijakan.
2. Evaluasi Sistem: Menilai efektivitas sistem pengendalian internal.
3. Pemberian Rekomendasi: Memberi saran peningkatan efisiensi dan efektivitas.
4. Pemantauan Pelaksanaan Tugas: Memastikan tugas pemerintah dijalankan dengan benar.

Puji menegaskan, keberadaan APIP sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

“Kalau semua elemen bekerja, korupsi bisa dicegah sejak awal. Jangan tunggu sampai uang rakyat raib baru bergerak,” pungkasnya.