RATAS – Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) meminta kepada Pemerintah untuk berada di bawah naungan satu Kementerian agar guru-guru PAI mendapatkan perhatian serta keadilan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum AGPAII Drs. H. Endang Zaenal, M.Ag., usai mengikuti kegiatan ‘Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah’ di Kantor PPSDM Kemendikdasmen Depok, Jawa Barat, Rabu (30/4).
“Sebuah fakta bahwa pengelolaan GPAI beda dengan yang lain yaitu oleh 2 Kementrian, dan hal ini tidak efektif karena menimbulkan ketidakadilan terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan guru,” kata Endang.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Endang, pihaknya pun meminta kepada Pemerintah agar pengelolaan GPAI dapat dilakukan hanya oleh satu Kementerian, atau Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurut pencerdas generasi bangsa yang mengabdi di Tasikmalaya, Jawa Barat tersebut, dari 264.000 GPAI hanya 9.000 orang yang kepegawaiannya berada di Kementerian Agama (Kemenag).
“Dan hasil polling yang dilakukan oleh AGPAII, 94.1 persen GPAI memilih sekaligus menginginkan berada di bawah naungan Pemda atau Kemendikdasmen,” terang Endang, blak-blakan.
Endang menjelaskan bahwa dalam praktiknya di daerah AGPAII selama ini berupaya meminta bantuan pendanaan untuk pendidikan profesi guru (PPG) kepada Pemda, DPRD dan BAZNAS.
Menurut Endang, hal itu tidak dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran lain lantaran sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Fakta di sekolah-sekolah guru ada 3 tipe yaitu ASN (PNS dan PPPK), guru honor yang lulus tes kemarin, honorer yang tidak lulus tes, dan yang belum terpanggil tes, mohon ini segera dituntaskan,” kata Endang.
Terakhir, Endang pun meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat melihat sekaligus menindaklanjuti berbagai kendala yang dialami oleh GPAI khususnya dalam mendapatkan hak-haknya.
“Kami mohon kepada bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan nasib guru PAI yang selama ini sudah berperan serta dalam mencerdaskan anak bangsa,” tandas Endang, seraya menghela nafas.
Dan saya adalah salah satu dari Guru Pai ASN PPPK dari semenjak Honor di SDN menginginkan demikian seperti apa yg disampaikan ibu endang. Saya 1000% setuju, alasan saya sederhana, Akun yg dikelola guru PAI ada Siaga, SIM PKB, Info GTK, Emis tentu sangat memusingkan dan ribet dalam mendapatkan informasi dan merasa keberadilan TDK didapat seperti PPG yg ngantri puluhan tahun
Beliau Bapak Endang bukan ibu 🙏
Di bawah kemenag atau pemda itu kebijakan yang ada sekarang. Ketidakadilan yang terjadi sekarang sebenarnya bermula dari kebijakan yang menurut saya KELIRU. Mengapa Kemenag mengambil teritori kemdikbud/kemdikdadman?
Semestinya yang diambil oleh kemenag ifu proses sertifikasi dan pembinaannya, bukan pembayaran TPG-nya.
Biarkan saja TPG GPAI itu dibayar sesuai induk kepegawaiannya masing2, kemenag fokus pada proses sertifikasinya, kan aneh untuk biaya sertifikasi (PPG) yang relatif kecil tidak ada dananya, tapi untuk bayar TPG yang sangat besar itu malah ada, … lieur kan?
Di bawah kemenag atau pemda itu kebijakan yang ada sekarang. Ketidakadilan yang terjadi sekarang sebenarnya bermula dari kebijakan yang menurut saya KELIRU. Mengapa Kemenag mengambil teritori kemdikbud/kemdikdadman?
Semestinya yang diambil oleh kemenag ifu proses sertifikasi dan pembinaannya, bukan pembayaran TPG-nya.
Biarkan saja TPG GPAI itu dibayar sesuai induk kepegawaiannya masing2, kemenag fokus pada proses sertifikasinya,
Di bawah kemenag atau pemda itu kebijakan yang ada sekarang. Ketidakadilan yang terjadi sekarang sebenarnya bermula dari kebijakan yang menurut saya KELIRU. Mengapa Kemenag mengambil teritori kemdikbud/kemdikdadman?
Semestinya yang diambil oleh kemenag ifu proses sertifikasi dan pembinaannya, bukan pembayaran TPG-nya.
Biarkan saja TPG GPAI itu dibayar sesuai induk kepegawaiannya masing2, kemenag fokus pada proses sertifikasinya,
Tapi ada untungnya GPAI ke kemenag, PPG bisa cepat dan pencairan TPGnya tiap bulan. Coba klo di Dinas, pasti lama antrinya, pencairan TPGnya 3 bulan.
Walaupun memang ada perlakuan berbeda dari kemenag, guru infassing PAI swasta sampai skrg blm ada kenaikan masih tunjangan dasar, berbeda dg madrasah Gol III-a madrasah sudah ada kenaikan tunjangan.
Saya bahagia di bawah naungan KEMENAG, TPG lancar tiap bulan bs diandalkan buat anak kuliah..tiap tahun ada THR TPG dan TPG 13 membantu buat bayar SPP anak anak saya. Ada selisih Tukin dan Uang LP tiap bulan. Program PPG di 2025 skr sedang dituntaskan secara maraton. Kalo saya di Kemendikbud gigit jari, TPP dr Pemda cuma 250rb doang