Forum Purnawirawan TNI Tuntut Pemakzulan Gibran, Begini Kata Jokowi

RATAS — Mantan Presiden Joko Widodo angkat bicara soal tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Jokowi menyatakan menghormati aspirasi tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat bertemu para relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Immanuel Ebenezer, salah satu peserta pertemuan, mengungkapkan bahwa Jokowi merespons dengan tenang dan menganggap hal itu sebagai bagian dari proses pendewasaan politik bagi Gibran.

“Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya,” ujar Immanuel kepada Tempo, Sabtu, 3 Mei 2025.

Menurut Immanuel, Jokowi tidak mempermasalahkan tuntutan tersebut karena melihatnya sebagai risiko yang melekat pada posisi pejabat publik. “Pak Jokowi juga dulu sering diminta mundur. Jadi, beliau melihatnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi,” lanjutnya.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya menyampaikan delapan butir pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk tuntutan untuk memakzulkan Gibran. Selain itu, mereka juga menuntut pemulihan tata kelola hukum sesuai amanat UUD 1945, penghentian sejumlah proyek strategis seperti IKN, PIK 2, dan Rempang Eco City, serta penataan ulang pengelolaan pertambangan dan penertiban tenaga kerja asing.

Pernyataan forum ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, serta diketahui langsung oleh mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Menanggapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memahami substansi delapan poin tuntutan itu. Namun, ia menegaskan bahwa Prabowo tidak bisa menanggapi usulan pemakzulan karena hal itu berada di luar kewenangan presiden.

“Usulan seperti itu bukan domain presiden, jadi tidak bisa direspons begitu saja,” ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Kamis, 24 April 2025.

Forum Purnawirawan berharap pemerintah Prabowo mampu menindaklanjuti aspirasi mereka dengan langkah konkret demi menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi hukum.