Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Dikritik Usai Mutasi Letjen Kunto Dibatalkan, DPR: Kepemimpinan Patut Dievaluasi

RATAS — Polemik mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto perlu dievaluasi menyusul pembatalan mendadak atas keputusan mutasi sejumlah perwira tinggi, termasuk Kunto.

Mutasi tersebut semula tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025. Namun hanya sehari berselang, mutasi itu dibatalkan lewat SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika memang tidak berdasar pada kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” tegas TB Hasanuddin dalam pernyataan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Ia menilai inkonsistensi keputusan dalam waktu singkat berpotensi mengganggu stabilitas internal TNI serta merusak kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme institusi pertahanan negara.

“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis, bukan tekanan dari luar. Jangan sampai TNI terombang-ambing oleh kepentingan non-organisasi,” ujarnya.

Kritik ini juga mencuat karena munculnya spekulasi bahwa mutasi Kunto dilakukan lantaran keterkaitan sang jenderal dengan ayahnya, Try Sutrisno, yang merupakan Wakil Presiden ke-6 RI dan tokoh sentral Forum Purnawirawan TNI-Polri — kelompok yang sebelumnya mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Mutasi prajurit aktif tidak boleh didasari tekanan politik atau opini masyarakat sipil. Ini menjadi preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” tambah Hasanuddin.

Letjen Kunto sendiri batal dimutasi ke posisi Staf Ahli Kepala Staf TNI AD dan tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Polemik ini menambah kompleksitas dinamika antara militer, politik, dan isu netralitas TNI menjelang masa transisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan di tubuh TNI dinilai penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga pertahanan negara. (HDS)