RADAR TANGSEL RATAS – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah butuh kajian sebelum melakukan suntik mati PLTU Suralaya. Meski demikian, ia memastikan bahwa rencana mempensiunkan PLTU masih tetap berjalan.
Menurut Luhut, ada permasalahan yang akan timbul bila PLTU Suralaya disuntik mati karena membutuhkan dana yang besar untuk melakukan transisi energi.
“Sekarang sedang dikaji dengan baik yang saya katakan tadi itu, early retirement itu akan kita lakukan. Tapi, siapa yang bayar?” tuturnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Lebih lanjut, Luhut menuturkan bahwa pemerintah tengah menanti dana global lewat Just Energy Transition Partnership (JETP) sejumlah USD 20 miliar atau setara Rp 300 triliun. Tapi dana yang dinanti itu tak kunjung cair hingga saat ini.
“Lagi dihitung sama PLN, tapi untuk early retirement tadi yang bayar dulu duitnya mana? Mereka kan yang minta kita buat (transisi energi), ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya?,” ungkapnya.
PT PLN Indonesia Power sebelumnya mengungkapkan bahwa penonaktifan PLTU Suralaya tak memberi dampak pada polusi udara Jakarta. Sebab, PLTU Suralaya telah menerapkan sejumlah teknologi untuk mengendalikan emisi di setiap produksinya.
“Okelah PLTU sekarang disalahkan, kita matikan Suralaya, 1, 2, 3, 4. Tetapi di data terakhir, tidak mengurangi polusi ternyata. Tapi tetap kita matikan, karena ini komitmen bersama untuk menjaga polusi,” kata Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Menurut Erick, polusi udara merupakan musuh bersama karena akan mempengaruhi kesehatan warga Jakarta. Oleh karena itu, selain suntik mati PLTU, pihaknya juga terus mendorong penggunaan corong penampung alias scrubber di seluruh PLTU demi mengurangi emisi. (ARH)