RADAR TANGSEL RATAS – Usulan PP Muhammadiyah agar sidang isbat ditiadakan dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan 1445 Hijriah, mendapat tanggapan serius dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Menurut Gus Yahya, sidang isbat dalam penentuan awal dan akhir Ramadan sudah tertera dalam aturan pemerintah. “Sehingga untuk menghapus itu membutuhkan proses panjang,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Ia lalu menerangkan bahwa PBNU akan menolak jika nantinya sidang isbat dihapus secara tiba-tiba oleh pemerintah. “Tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama, tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat. Tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah menjadi aturan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan pihak yang awalnya mengusulkan penentuan awal dan akhir Ramadan lewat sidang isbat.
“Setahu saya bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu sendiri adalah dari Muhammadiyah. Saya nggak tahu apa karena yang mengusul sidang isbat itu Muhammadiyah supaya ada sidang isbat, lalu sekarang mengusulkan untuk tidak ada,” ujarnya.
Soal perbedaan, Gus Yahya menuturkan bahwa NU dan Muhammadiyah memang memiliki perbedaan dalam tata cara penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. “Ya itu usul saja tapi bagi Nahdlatul Ulama. Kami tetap saja berbeda pada pandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil rukyatul hilal,” ungkap Gus Yahya.
Seperti diketahui bersama, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti beberapa waktu lalu mengemukakan bahwa sidang isbat tidak diperlukan untuk menentukan awal dan akhir Ramadan 1445 Hijriah.
Ia menyampaikan hal tersebut saat berceramah dalam acara Tarhib Ramadan dan Milad ketiga Masjid Al Birru di Desa Mindahan Kidul, Batealit, Jepara. Sebab, menurut Abdul, pada akhir Ramadan nanti hilal berada di atas 8 derajat.
“Insya Allah Idul Fitri akan bareng dengan pemerintah. Posisi hilal saat akhir Ramadan sudah di atas 8 derajat. Dengan posisi seperti itu, hilal sudah bisa dilihat jelas. Jadi tidak perlu sidang isbat, sehingga bisa hemat anggaran,” ujarnya. (ARH)
