Cadas, Zulfikar Tegaskan, Indonesia harus Mampu Ciptakan Produk Baterai Dalam Negeri

Jumat, 13 September 2024, Pukul 14:38 WIB

RATAS – Indonesia harus mampu menciptakan produk baterai dalam negeri. Demikian pemikiran cadas anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (F-PD DPR RI), Zulfikar Hamonangan.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 12 September 2024. “Terkait pengelolaan data riset, saat ini, konsentrasi kita adalah bagaimana pengembangan industri baterai. BRIN harus dapat membuat terobosan untuk membuat rancangan yang bersifat di hulu, seperti komponen baterai,” tandas anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Harus Berani Memulai Industri Sendiri

Wakil rakyat yang kembali terpilih di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 itu menegaskan, Indonesia harus berani memulai industri sendiri dalam menciptakan produk baterai. “Sebab, di China, baterai sudah masuk di home industry (industri perumahan). Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita hanya belajar dari negara lain tanpa berani memulai industri kita sendiri,” cetusnya.

BACA JUGA :  Pidato Presiden Prabowo di PBB Jadi Momentum Strategis Perkuat Peran Indonesia

Gunakan Riset Sungguh-sungguh

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan) itu menjelaskan, produk baterai itu bersifat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). “Kita baru bisa membuat casing. Harusnya ke depan, kita sudah bisa memproduksi baterainya juga, bukan hanya casing. Makanya, gunakan riset yang sungguh-sungguh dan betul-betul agar dapat digunakan masyarakat secara luas,” tukasnya.

Sebagai informasi, TKDN dapat diartikan sebagai besaran atau nilai yang bahan dalam negeri yang terkandung didalam suatu produk. TKDN merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung pengunaan produk dalam negeri.

Sedangkan, casing baterai adalah komponen penting yang membungkus sel, elemen pemanas, isolasi termal dan komponen lainnya dalam baterai.

Lebih lanjut, wakil rakyat yang rajin turun ke akar rumput (masyarakat bawah) itu mengatakan, di beberapa daerah, lampu PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) yang mati juga tidak dapat dibetulkan secara mandiri oleh masyarakat. “Bahkan belum ada riset yang bisa mendorong kita membuat lampu PJUTS dan baterai secara mandiri,” keluh loyalis AHY itu.

BACA JUGA :  Firli Sebut Ingin Tertibkan Parpol Seperti di China, Dosen Hukum Tata Negara: Itu Intervensi untuk Ganggu Kinerja Partai!

PJUTS adalah Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya. Yaitu lampu penerangan jalan yang menggunakan energi dari cahaya matahari dan baterai.

Dan, PJUTS merupakan solusi untuk menerangi jalan di daerah. Yakni, yang belum terjangkau listrik PLN.

Kembangkan Riset Rumah Hybrid

Legislator kelahiran 22 Januari 1976 itu pun meminta BRIN agar mengembangkan riset rumah hybrid. “Agar, setiap keluarga dapat menghemat biaya listrik. Libatkan universitas untuk membuat terobosan-terobosan baru. Sehingga, hasil riset dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Zulfikar. (AGS)

Latest

Abdullah Desak OJK Cabut Aturan Penggunaan Debt Collector: Banyak Praktik Melanggar Hukum

RATAS - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut ketentuan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di...

Usul Bagus dari DPR, OJK Diminta Hapus Aturan Tagih Utang Lewat “Debt Collector”, Anda Setuju?

RATASTV - Ada wacana menarik yang dilontarkan anggota Komisi III DPR RI Abdullah. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44, Ayat (1) dan (2) pada Peraturan OJK, Nomor 22, Tahun 2023...

Komisi III Desak Penegakan Tegas Tambang Ilegal dan Narkotika di Sultra

RATAS - Komisi III DPR RI menyoroti dua persoalan strategis yang masih membayangi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni maraknya praktik tambang ilegal dan penyalahgunaan narkotika. Keduanya...

DPR Tegaskan Penguatan Teritorial dan Keadilan Sosial Jadi Landasan Utama UU TNI

RATAS - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) disusun dengan mempertimbangkan prinsip negara kesatuan,...

Dorong Transisi Energi, Ratna Juwita Ingatkan Pemerintah: Jangan Gunakan E10 sebagai Alasan Impor Etanol

RATAS — Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menanggapi rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menerapkan kebijakan bahan bakar campuran E10, yakni...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600