RATAS – Rencana pembangunan fly over oleh pengembang properti di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, menuai penolakan dari warga sekitar. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Pondok Aren menggelar aksi protes atas proyek fly over yang direncanakan melintasi Jalan H. Sarmah, menghubungkan dua proyek perumahan milik PT Jaya Real Property (JRP).

Perwakilan warga, Sahrudin, menyampaikan keberatan mereka terkait potensi dampak negatif dari proyek tersebut. “Kami menolak pembangunan fly over di Jalan H. Sarmah karena akan menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi warga. Kami sudah menyampaikan proposal penolakan kepada pihak JRP, dan berharap solusi yang lebih adil, seperti pembangunan perempatan sebagai alternatif,” ujarnya.

Warga menilai proyek tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar dan dikhawatirkan hanya menguntungkan pihak pengembang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan, Aguslan Busro, yang turut hadir dalam aksi tersebut menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi aspirasi warga agar dicapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

“Kami akan berupaya menjembatani agar pembangunan tidak menyalahi prosedur, namun tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Investasi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak warga,” jelasnya.

Aguslan juga menegaskan bahwa pihaknya akan menelusuri perizinan serta kesesuaian proyek dengan tata ruang wilayah. “Sampai saat ini kami belum menerima gambar rencana proyek fly over tersebut. Kami ingin memastikan apakah proyek ini benar-benar untuk kepentingan umum atau justru hanya menguntungkan pihak tertentu,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan proses musyawarah dalam menyikapi konflik antara pengembang dan warga. “Kalau ternyata masyarakat merasa terkucilkan dan proyek ini hanya untuk kepentingan kelompok, maka kami siap berdiri bersama warga,” pungkas Aguslan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Jaya Real Property belum memberikan tanggapan resmi terkait protes warga dan permintaan klarifikasi dari DPRD Kota Tangsel. (HDS)